DPR Evaluasi Penggunaan PMN 2025, KAI, INKA, Pelni dan SMF Diminta Percepat Realisasi

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Komisi XI DPR RI mengevaluasi penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang telah disalurkan kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).

Dari hasil evaluasi, DPR mendorong agar dana negara tersebut segera direalisasikan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik serta perekonomian nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap empat BUMN penerima PMN, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari persetujuan PMN Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah diberikan DPR kepada perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

Baca Juga: KAI, INKA, Pelni dan SMF Lapor Penggunanaan Dana PMN 2025 ke Komisi XI DPR

"Rapat kerja hari ini adalah tindak lanjut terhadap persetujuan PMN Tahun 2025 yang lalu. Kita sudah melakukan evaluasi dan pendalaman, bahkan kemarin sudah melakukan kunjungan kerja spesifik langsung ke lapangan untuk melihat realisasinya seperti apa," ujar Misbakhun saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI, Senin (22/6).

Menurut Misbakhun, Komisi XI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah lokasi untuk memastikan penggunaan PMN berjalan sesuai tujuan.

Kunjungan dilakukan ke Banyuwangi untuk meninjau realisasi PMN KAI dan INKA, Yogyakarta untuk melihat dukungan pembiayaan rumah subsidi yang dijalankan SMF, serta Surabaya guna memantau rencana pembangunan kapal baru Pelni.

Dari hasil evaluasi tersebut, Komisi XI DPR menyepakati sejumlah rekomendasi bagi masing-masing BUMN penerima PMN.

Untuk KAI, DPR meminta agar dana PMN digunakan secara optimal untuk pengadaan kereta rel listrik (KRL) baru dan program retrofit armada sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Langkah ini diperlukan agar tidak terjadi dana menganggur (idle fund) yang dapat mengurangi efektivitas investasi pemerintah.

Sementara itu, INKA didorong mempercepat transformasi industri melalui modernisasi fasilitas produksi, penerapan teknologi baru, dan integrasi sistem digital.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada industri perkeretaapian nasional.

Di sektor transportasi laut, Pelni diminta mempercepat pengadaan kapal penumpang baru sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Pengadaan armada baru dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan konektivitas antardaerah.

Adapun SMF diminta mengantisipasi risiko kenaikan suku bunga yang dapat mempengaruhi program pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan demikian, keterjangkauan akses perumahan bagi masyarakat tetap dapat terjaga.

Misbakhun menegaskan bahwa pengawasan penggunaan PMN merupakan bagian dari upaya DPR memastikan tata kelola dana negara berjalan dengan baik.

"Ini dalam rangka kita menjaga tata kelola. Supaya masyarakat makin diberikan pemahaman bahwa BUMN ini hadir untuk menjalankan fungsi-fungsi tugas pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO)," katanya.

Selain itu, DPR menekankan bahwa penggunaan PMN harus berorientasi pada peningkatan konektivitas, kapasitas layanan, keselamatan operasional, dan efisiensi perusahaan.

Dana yang berasal dari APBN tersebut juga diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai tindak lanjut, Komisi XI mewajibkan seluruh BUMN penerima PMN untuk menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan fisik dan keuangan proyek yang didanai PMN.

Laporan tersebut harus dilengkapi dengan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang dapat mengukur manfaat nyata penggunaan dana negara bagi masyarakat.

DPR berharap PMN yang telah dikucurkan pemerintah tidak hanya memperkuat kinerja korporasi BUMN, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Said Iqbal: Relokasi PT J dan PT S ke Vietnam Berisiko PHK hingga 7.000 Karyawan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News