Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggunakan rumah tahanan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang menilai, kesepakatan antara KPK dengan TNI bisa meningkatkan disiplin para tahanan KPK.
Agus menyatakan, pemakaian ruang tahanan TNI juga menjadi peringatan bagi orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi. Dengan ditahan di ruang tahanan TNI, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini menyatakan, para tahanan tidak bisa keluar masuk semudah di penjara sipil.
Kementerian Hukum dan HAM juga menudukung pemakaian ruang tahanan militer ini. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku sudah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Rumah Tahanan Militer di kawasan Pomdam Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan.
KPK telah melakukan penandatanganan MoU dengan TNI untuk melakukan terobosan dalam pemberantasan korupsi Kamis (13/9). Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Ketua KPK Abraham Samad di Mabes TNI di Cilangkap Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
