DPR diminta intensif awasi penggunaan PMN BUMN senilai Rp 42,38 triliun

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun. Dana tersebut diberikan untuk menjaga risk based capital (RBC) 120 persen suatu lembaga asuransi jiwa baru yang akan menerima polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi.

2. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun yang bakal digunakan sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.

3. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) senilai Rp 977 miliar guna pengembangan kawasan industri terpadu (KIT) di Batang.

4. PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 6,2 triliun, yang akan digunakan untuk modal kerja dalanm mengerjakan proyek pemerintah yakni pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas yakni Sigu-Banda Aceh, Kuala Tanjung-Parapat, dan Lubuk Lingga-Bengkulu.

Baca Juga: Ini strategi IFG memperkuat tata kelola holding BUMN perasuransian dan penjaminan

5. PT Pelindo III sebesar Rp 1,2 triliun yang diperuntukkan pengembangan Pelabuhan Benoa guna mendukung program Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).

6. PT PAL sebesar Rp 1,28 triliun guna penyiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan produksinya.

7. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,25 triliun untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada peyalur KPR FLPP.

8. PT LPEI senilai Rp 5 triliun untuk pengadaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta penugasan khusus ekspor (national interest account).

9. PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 470 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di TanaMori-Labuan Bajo.

Selanjutnya: DPR berharap SWF segera beroperasi di bulan ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News