Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan pengawasan dan pengawalan atas pencairan dan penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN tahun 2021. MAKI berharap penggunaan PMN sepenuhnya untuk perbaikan kinerja dari BUMN.
"Kami sangat berharap DPR mampu mencegah PMN tersebut dari rongrongan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta suap, pemerasan dan gratifikasi dari oknum-oknum nakal yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saimn, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/4).
Boyamin menilai, oknum nakal tersebut dapat berasal darimanapun. Baik eksternal maupun internal. Hal ini tentunya tanpa menuduh sebelum adanya bukti-bukti yang mencukupi.
"Kami baru sebatas menerima informasi namun belum disertai bukti memadai adanya dugaan oknum nakal yang berusaha mendapat manfaat pribadi dari PMN BUMN tersebut sehingga untuk pencegahannya Kami mengajukan permohonan Pengawasan dan Pengawalan ini kepada DPR –RI," jelas dia.
Baca Juga: Pemerintah alihkan saham kepada PPA, PPLI: Kami dukung kebijakan negara
Boyamin mengatakan, apabila nantinya terjadi dugaan pengambilan keuntungan pribadi yang mengarah KKN dari PMN BUMN tersebut, maka pihaknya yakin dengan mudah akan menemukan bukti-buktinya untuk diserahkan kepada DPR-RI.
"Tentunya juga akan diserahkan kepada aparat penegak hukum serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan setiap rupiahnya," ucap Boyamin.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42,38 triliun untuk suntikan modal pada 9 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga di 2021.
Baca Juga: BUMN berupaya meningkatkan permodalan untuk pengembangan usaha
Ke-9 BUMN tersebut antara lain :
1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun. Dana tersebut diberikan untuk menjaga risk based capital (RBC) 120 persen suatu lembaga asuransi jiwa baru yang akan menerima polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi.
2. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun yang bakal digunakan sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.
3. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) senilai Rp 977 miliar guna pengembangan kawasan industri terpadu (KIT) di Batang.
4. PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 6,2 triliun, yang akan digunakan untuk modal kerja dalanm mengerjakan proyek pemerintah yakni pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas yakni Sigu-Banda Aceh, Kuala Tanjung-Parapat, dan Lubuk Lingga-Bengkulu.
Baca Juga: Ini strategi IFG memperkuat tata kelola holding BUMN perasuransian dan penjaminan
5. PT Pelindo III sebesar Rp 1,2 triliun yang diperuntukkan pengembangan Pelabuhan Benoa guna mendukung program Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).
6. PT PAL sebesar Rp 1,28 triliun guna penyiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan produksinya.
7. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,25 triliun untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada peyalur KPR FLPP.
8. PT LPEI senilai Rp 5 triliun untuk pengadaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta penugasan khusus ekspor (national interest account).
9. PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 470 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di TanaMori-Labuan Bajo.
Selanjutnya: DPR berharap SWF segera beroperasi di bulan ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
