Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memulai masa sidang ke-IV di tahun ini. Adapun di dalam agendanya, DPR RI akan membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari fraksi Nasdem Willy Aditya mengatakan, sejauh ini ada 3 dari 15 bab dalam RUU tersebut yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR.
Beberapa poin yang disepakati adalah perlindungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kemudahan berusaha, pers, serta sertifikasi halal.
Baca Juga: Pembahasan klaster ketenagakerjaan ditunda, Kemnaker dengar kembali pendapat
"Kalau UMKM semua kita sepakati, kalau dari perizinan berusaha belum semua disepakati karena masih membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)," ujar Willy kepada Kontan.co.id, Kamis (18/6).
Kemudian, untuk pembahasan mengenai pers dan sertifikasi halal sendiri juga sudah selesai dilakukan. Menurut Willy, pihaknya telah cukup menyerap banyak aspirasi mengenai klaster ini.
Namun demikian, Willy mengungkapkan ada pembahasan klaster yang ditunda oleh DPR RI, yaitu mengenai perkoperasian serta riset dan inovasi. Penundaan pembahasan dari dua klaster ini dikarenakan pihak DPR RI masih ingin menyerap aspirasi lebih banyak dari pihak perkoperasian.
Baca Juga: Cukup sebulan, pembahasan omnibus law dikebut
"Mengenai penyederhanaan pendirian koperasi kami ingin mendapat pandangan yang lebih komprehensif. Kalau kemarin kan mengenai pers sudah, lalu sertifikasi halal juga sudah," kata Willy.
