Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Keiikutertaan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) aktif dalam proses seleksi anggota BPK periode 2014-2017 menimbulkan masalah. Dengan keikutsertaan itu dikhawatirkan proses seleksi yang berlangsung di Komisi XI DPR Senin (8/9) tidak sesuai harapan.
Calon anggota BPK Muhammad Asdar, yang merupakan Ketua Majelis Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Ketua Umum Asosiasi Doktor Ekonomi Indonesia misalnya, khawatir keiikutsertaan anggota DPR dalam seleksi anggota BPK membuat proses pemilihan anggota BPK tidak transparan. Ada kekhawatiran ini didasarkannya pada potensi terjadinya konflik kepentingan, anggota DPR yang ikut pencalonan diseleksi anggota DPR yang lain.
Walau memiliki kemampuan sama dengan calon anggota BPK dari kalangan akademisi dan profesional, keikutsertaan anggota DPR tersebut tetap harus dihindari. "UU BPK menyatakan anggota tidak boleh rangkap dari partai politik, nah yang daftar itu jelas dari partai politik. Rakyat sudah dibodohi," katanya di Gedung DPR Senin (8/9).
Senada dengan Asdar, I Gede Oka, calon anggota BPK yang lain, mengatakan, keberadaan politisi di lingkungan BPK akan memberikan beban berat terhadap kinerja lembaga tersebut.
BPK bisa rawan intervensi. "BPK yang menentukan kebijakan ada di pimpinan yang sembilan, kalau di situ ada kepentingan, apalagi di situ ada politisi bisa mengganggu," katanya.
Sebagai catatan, sejumlah anggota DPR yang masih aktif, seperti Harry Azhar Azis yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komisi XI DPR dan Achsanul Qosasih, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat tengah mengikuti seleksi anggota BPK periode 2014-2017.
Kepada KONTAN beberapa waktu lalu Harry bilang, ada beberapa pertimbangan yang membuatnya ikut mendaftar menjadi calon anggota BPK. Salah satunya dorongan dari banyak teman dan koleganya.
Selain itu, Harry mengatakan bahwa keinginannya mendaftar juga didorong oleh niat pribadinya untuk memperbaiki kinerja BPK. Politisi Partai Golkar ini merasa, bekal pengalaman yang dimilikinya di bidang keuangan dan bekal pengalaman dia selama duduk di Komisi XI cukup digunakan untuk memperbaiki kinerja BPK.
Harry berjanji, kalau berhasil dipilih menjadi anggota BPK dia akan membuat terobosan penting agar ke depan hasil kinerja BPK tidak hanya terbatas pada audit ketaatan kementerian/lembaga dalam mengelola keuangan negara saja, tapi juga bisa mengukur efektivitas pemanfaatan APBN bagi kemakmuran rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
