Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mengeluarkan 28.197 sertifikat tanah Barang Milik Negara (BMN) di sepanjang tahun 2013 - 2019.
Sertifikasi ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Bada Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dan khusus di tahun lalu, DJKN mencatat telah memberi sertifikasi BMN pada 6.787 bidang tanah.
Baca Juga: LMAN gelontorkan Rp 47,9 triliun untuk pengadaan lahan 72 proyek strategis nasional
"Ini sebagai bukti kepemilikan sebagai bentuk pengamanan hukum atas BMN dan untuk mewujudkan good governance pengelolaan keuangan negara lewa pengelolaan BMN," jelas Direktur Barang Milik Negara DJKN Encep Sudarwan pada Jumat (14/2).
Meski begitu, Encep pun mengaku bahwa realisasi sertifikasi di sepanjang tahun 2013 hingga tahun lalu memang masih landai. Oleh karenanya, DJKN menargetkan bisa menyelesaikan sisa dari seluruh total data tanah pada tahun 2022.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 46.725 bidang tanah atau sebesar 47% dari jumlah total data. Namun, Encep optimis bahwa di tahun 2022 sisa bidang tanah tersebut sudah bisa tersertifikasi.
Oleh karenanya, di tahun 2020 ini DJKN menargetkan bisa melakukan sertifikasi 21.500 lebih bidang tanah. "Nanti di tahun 2021 bisa bertambah, dan tahun 2022 bisa selesai semuanya," tambahnya.
Baca Juga: Ini kendala petani dapatkan sertifikasi ISPO
Untuk mencapai target tersebut, DJKN pun akan bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk menuntaskan sertifikasi ini. Tak hanya itu, DJKN juga akan menyiapkan anggaran dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kredibel guna melakukan rangkaian proses sertifikasi.
"Kemarin juga baru rapat dengan Kementerian ATR/BPN dan membahas MoU tentang target-target. Kalau sudah MoU, terus dilanjutkan di daerah kantor wilayah (kanwil)," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
