Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menanggapi dingin adanya tudingan pengalihan isu inefisiensi PLN dengan isu permintaan upeti dari anggota DPR ke BUMN.
"Tak apa-apa kalau ada orang anggap pengungkapan (upeti BUMN) sebagai penutupan kasus inefisiensi di PLN," kata Dahlan kepada wartawan usai menghadiri Penganugerahan AQP Awards di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (7/11).
Dalam kasus permintaan upeti oleh anggota DPR, Dahlan Iskan sudah memberikan keterangan di depan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senin (5/11) lalu.
Dalam pemanggilan oleh BK DPR itu, Dahlan melaporkan tiga peristiwa permintaan upeti dari BUMN oleh dua anggota DPR. Ia menyatakan, tak ada masalah, jika ada yang bilang permintaan upeti DPR ke BUMN sebagai pernyataan bohong." Itu terserah saja," tukas Dahlan.
Mengenai kedatangan dirinya ke BK, Dahlan mengaku bukan untuk mengadu melainkan untuk dimintai keterangan oleh BK.
Sebagai informasi, Komisi VII DPR kali ini berencana kembali memanggil Dahlan Iskan. Kali ini untuk klarifikasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di instansi BUMN.
Hasil audit tersebut mengatakan, ada inefisiensi penggunaan BBM untuk pembangkit listrik dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 37,6 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
