Ditjen Pajak Minta Konten Kreator Tak Keliru Soal Aturan Pajak

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, yang memuat beberapa perubahan sekaligus penambahan kategorisasi dari KBLI sebelumnya.

Merujuk KBLI 2025, BPS mengakomodir berbagai aktivitas ekonomi baru dan menjadi lebih detail. Misalnya, ada kode KBLI khusus untuk konten kreator seperti pembuatan siniar video (video podcast) serta siniar audio (audio podcast).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli mengatakan kewajiban perpajakan bagi konten kreator, termasuk podcaster, sudah diatur sejak lama dan tidak bergantung pada terbitnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Baca Juga: Polri Kerahkan 1.500 Personel Tambahan ke Wilayah Bencana Sumatera

"Artinya, kewajiban perpajakan bagi konten kreator sudah jelas dan berlaku tanpa menunggu adanya kode KBLI tertentu," ujar Rosmauli kepada Kontan, Rabu (24/12/2025).

Rosmauli menjelaskan, terbitnya KBLI 2025 lebih bersifat melengkapi dari sisi klasifikasi statistik dan pemetaan ekonomi. Bagi DJP, KBLI tersebut dapat mendukung sinergi data lintas instansi, namun bukan menjadi dasar baru dalam penetapan kewajiban perpajakan.

Terkait kepatuhan pajak, DJP mengimbau para konten kreator untuk memahami secara menyeluruh ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diterima, termasuk tata cara pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai pekerja bebas di sektor digital.

"DJP terus mengedepankan pendekatan edukasi dan pembinaan untuk mendorong kepatuhan sukarela, dan kantor pajak siap memberikan asistensi dan pendampingan agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara benar, mudah, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Rosmauli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News