kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 3.049.000   4.000   0,13%
  • USD/IDR 16.943   24,00   0,14%
  • IDX 7.711   133,47   1,76%
  • KOMPAS100 1.077   18,47   1,75%
  • LQ45 788   15,37   1,99%
  • ISSI 273   5,07   1,89%
  • IDX30 419   8,93   2,18%
  • IDXHIDIV20 515   13,10   2,61%
  • IDX80 121   2,06   1,73%
  • IDXV30 139   2,88   2,11%
  • IDXQ30 135   3,02   2,28%

Ditanya soal redenominasi rupiah, begini jawaban calon Deputi Gubernur BI ini


Selasa, 30 November 2021 / 19:21 WIB
Ditanya soal redenominasi rupiah, begini jawaban calon Deputi Gubernur BI ini
ILUSTRASI. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman setuju dengan rencana redenominasi rupiah.


Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyinggung rencana penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi. Sederhananya, redenominasi ini adalah mengganti nilai Rp 1.000 ke Rp 1. 

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu bertanya kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman terkait hal ini. 

Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dihelat hari ini, Selasa (30/11), Aida menyatakan keberpihakannya pada rencana redenominasi tersebut.  “Saya setuju, Pak. Ini positif kita mengurangkan nolnya. Kemudian, ini juga jadi lebih efisien dan sesuai dengan standar internasional,” jawab Aida. 

Baca Juga: Tok! Juda Agung dan Aida Budiman kantongi restu DPR jadi calon Deputi Gubernur BI

Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah ini sudah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) dan sudah dimasukkan ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 - 2024 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tersebut, dijelaskan dua urgensi dari pembentuka RUU tentang redenominasi ini. 

Pertama, menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah.

Kedua, adalah karena pemeirntah ingin menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena tidak banyaknya jumlah digit rupiah.

Baca Juga: Ini 5 resep calon Deputi Gubernur BI Aida Budiman untuk mendorong Indonesia maju

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AI untuk Digital Marketing: Tools, Workflow, dan Strategi di 2026 Mastering Strategic Management for Sustainability

[X]
×