kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.505.000   -15.000   -0,99%
  • USD/IDR 16.295   -200,00   -1,24%
  • IDX 6.977   -130,64   -1,84%
  • KOMPAS100 1.042   -22,22   -2,09%
  • LQ45 818   -15,50   -1,86%
  • ISSI 213   -3,84   -1,77%
  • IDX30 417   -9,14   -2,14%
  • IDXHIDIV20 504   -9,85   -1,92%
  • IDX80 119   -2,45   -2,02%
  • IDXV30 125   -2,38   -1,87%
  • IDXQ30 139   -2,59   -1,83%

Ditanya soal redenominasi rupiah, begini jawaban calon Deputi Gubernur BI ini


Selasa, 30 November 2021 / 19:21 WIB
Ditanya soal redenominasi rupiah, begini jawaban calon Deputi Gubernur BI ini
ILUSTRASI. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman setuju dengan rencana redenominasi rupiah.


Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyinggung rencana penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi. Sederhananya, redenominasi ini adalah mengganti nilai Rp 1.000 ke Rp 1. 

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu bertanya kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman terkait hal ini. 

Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dihelat hari ini, Selasa (30/11), Aida menyatakan keberpihakannya pada rencana redenominasi tersebut.  “Saya setuju, Pak. Ini positif kita mengurangkan nolnya. Kemudian, ini juga jadi lebih efisien dan sesuai dengan standar internasional,” jawab Aida. 

Baca Juga: Tok! Juda Agung dan Aida Budiman kantongi restu DPR jadi calon Deputi Gubernur BI

Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah ini sudah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) dan sudah dimasukkan ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 - 2024 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tersebut, dijelaskan dua urgensi dari pembentuka RUU tentang redenominasi ini. 

Pertama, menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah.

Kedua, adalah karena pemeirntah ingin menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena tidak banyaknya jumlah digit rupiah.

Baca Juga: Ini 5 resep calon Deputi Gubernur BI Aida Budiman untuk mendorong Indonesia maju

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×