/2024/08/27/603674536.jpg "Ketua Komisi XI DPR Minta Kelas Menengah Jadi Fokus Kebijakan Fiskal 2027")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kelas menengah disebut-sebut paling terbebani dengan kondisi ekonomi saat ini.
Maka itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus mampu menjaga kekuatan ekonomi domestik, khususnya kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Misbakhun, tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya dirasakan kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai membebani kalangan kelas menengah.
"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Baca Juga: Biaya Hidup Melonjak, Pemerintah Diminta Evaluasi PTKP
Menurut Misbakhun, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah untuk 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka semata. Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, serta menjaga daya beli masyarakat.
Misbakhun menjelaskan kelas menengah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Ketika kelompok ini memiliki kepercayaan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, atau berinvestasi, maka aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih kuat.
Sebaliknya, apabila kelas menengah mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh sektor usaha dan pasar tenaga kerja.
"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," katanya.
Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pemerintah dan DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Misbakhun menekankan pencapaian target tersebut harus dilakukan melalui perluasan basis penerimaan negara dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas.
Ia mengingatkan agar upaya meningkatkan penerimaan tidak justru menambah beban bagi kelompok masyarakat yang selama ini telah patuh memenuhi kewajiban perpajakan.
"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," kata dia.
Baca Juga: Kelas Menengah Terjepit, Ekonom Ini Mendorong PTKP Naik Jadi Rp 120 Juta Per Tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
