/2017/06/16/1208519505.jpg "Dilema pembentukan UU Harga Pangan")
Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardjojo sempat mengusulkan dibentuknya Undang-undang (UU) Harga Pangan. Tujuannya, untuk mengendalikan harga pangan, sehingga tak ada lagi pihak yang memanfaatkan monopoli pasar untuk keuntungan pribadi.
Namun, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution masih belum memastikan apakah UU tersebut dapat terwujud atau tidak.
“Sejauh ini pemerintah coba mengendalikan harga pangan dengan mekanisme yang tidak sekeras itu. Undang-undang itu termasuk mekanisme keras,” tuturnya saat, akhir pekan.
Darmin menjelaskan, Indonesia akan sulit mewujudkan UU Harga Pangan, karena belum memiliki pengalaman sama sekali. Di sisi lain, para pedagang di Indonesia sudah puluhan tahun terbiasa berdagang dengan perbedaan harga. Tidak akan mudah bagi mereka menerima pengendalian harga berdasarkan UU.
“Kalaupun dibuat, nantinya perlu masa penyesuaian cukup lama dan tidak mudah. Misal, saat Lebaran, masyarakat tahunya harga harus naik. Padahal, jika di negara lain yang memiliki UU serupa, menaikkan harga tanpa alasan yang jelas, bisa dipidana,” terang Darmin.
Selain itu, banyaknya jumlah petani di Indonesia juga menjadi kendala, jika UU Pangan diterapkan. UU tersebut sebenarnya bukan hal baru, di beberapa negara, seperti Malaysia, sudah lama menerapkannya untuk mengendalikan inflasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
