Sumber: Kompas.com | Editor: Anna Suci Perwitasari
Saat ini, menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh.
Menurut pemerintah, ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat, kondisi ini membuat daya saing Indonesia menjadi rendah.
"Itu pilihan kebijakan. Kalau enggak utang, berarti kita menunda kebutuhan infrastruktur. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, mungkin tertunda. Jadi negara kita warganya banyak, tapi anak-anaknya bisa rentan," sebut Sri Mulyani.
Baca Juga: Utang negara menjadi sorotan, ini kata Sri Mulyani
Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspasif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Dikutip dari data Kementerian Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga. Untuk itu, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama guna menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif.
Mengutip data United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2015, IPM Indonesia yaitu 0,689, atau masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia masih berada di atas Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar.
Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar US$ 404,7 miliar atau sekitar Rp 5.868 triliun (kurs Rp 15.000). Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 194,9 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 209,9 miliar. (Muhammad Idris)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Jawab Kritik: Semua Negara Islam Berutang".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
