Reporter: Benedicta Prima | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Studi Bank Dunia menunjukkan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur bagi negara berpendapatan rendah-menengah berkisar antara 2%-8% per tahun untuk mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDG) 2030.
Maka dari itu Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menekankan tiga upaya penting yang ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ketiga upaya tersebut disampaikan oleh GBI dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris pada 7 Mei 2019.
Pertama, Indonesia secara konsisten terus melakukan reformasi struktural, baik reformasi kelembagaan, reformasi fiskal, maupun reformasi pengaturan.
"Di samping juga terus mengedepankan kebijakan pengelolaan makroekonomi yang berhati-hati yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur," jelas Perry melalui rilis yang dikutip Kontan.co.id, Rabu (8/6).
Kedua, penguatan koordinasi antar otoritas untuk mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta. Berbagai pembiayaan inovatif telah dikembangkan dan berkontribusi pada pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk PPP, projects bonds, infrastructure funds, asset and earning backed securities, dan blended finance.
Ketiga, akselerasi pengembangan infrastruktur yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (social and environmental infrastructure) untuk mendukung pencapaian agenda SDG 2030.
Setelah meluncurkan roadmap SDG Indonesia One Blended Finance pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Indonesia menerbitkan Green Sukuk yang pertama pada awal tahun ini. Hal ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen terhadap pengembangan social and environmental infrastructure di Indonesia.
Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan negara maju dan berkembang yang hadir sepakat untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan financing gap pembiayaan infrastruktur, terutama terkait upaya mengatasi tingkat kerentanan utang (debt vulnerability) sekaligus menjaga keberlangsungan hutang (debt sustainability) di tengah tingginya kebutuhan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digalakkan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris, yang merupakan rangkaian dari pertemuan G20 2019 Jepang, dihadiri pula oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, BIS, OECD, dan ADB.
Komunitas lembaga keuangan internasional sepakat untuk menjadikan sektor investasi publik sebagai prioritas utama pembangunan dan memperkuat koordinasi dalam penguatan kapasitas domestik terutama dalam hal persiapan proyek infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
