Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Banyaknya setoran awal maupun dana abadi umat yang akan dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadikan posisi badan pelaksana dan dewan pengawas BPKH sangat penting. Dibutuhkan orang yang mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi untuk menduduki posisi tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nur Syam menyatakan, awal Mei 2017 menjadi target disahkannya anggota badan pelaksana maupun dewan pengawas BPKH oleh Presiden Jokowi Widodo. Dia bilang, untuk sepuluh nama dewan pengawas BPKH yang dikirimkan melalui surat keputusan Presiden ke DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan, diharapkan bisa segera dimulai oleh Komisi VIII DPR RI.
"Kami diberitahu, bahwa rencananya fit and proper test akan dimulai dan diselesaikan sebelum reses. Mungkin sejauh-jauhnya kita berharap awal Mei itu bisa diselesaikan," jelas Nur Syam pada KONTAN, Senin (10/4).
Nur Syam yang juga selaku sekretaris panitia seleksi (pansel) BPKH, menyatakan karena BPKH akan mengelola dana setoran awal haji yang saat ini berjumlah Rp 92 triliun dan dana abadi umat sejumlah Rp 2,8 triliun, maka kriteria calon dewan pengawas BPKH adalah bisa mengelola dengan baik sesuai bidang yang ada.
"Kriterianya yang jelas harus bisa dan ahli untuk pengawasan syariah. Kedua adalah terkait dengan pengawasan risiko pengembangan investasi untuk pengelola keuangan haji," jelas Nur Syam.
Terpisah, Deding Ishak Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan menyatakan, tanggal 17 April 2017 akan dimulai untuk uji kelaikan calon anggota Dewan Pengawas BPKH. Ia bilang, uji kelaikan tersebut akan berlangsung tiga hingga lima hari.
Nah menurut dia, untuk kriteria yang pantas menduduki Dewan Pengawas BPKH harus mempunyai visi jelas dan intergritas yang baik. Karena menurutnya, BPKH adalah badan yang diamanahi untuk meningkatkan layanan haji.
"Harus punya visi yang jelas, dan integritas yang baik. Kami berharap nama Dewan Pengawas yang disodorkan Presiden ini sudah melalui uji kepatutan yang ketat," ujar Deding.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
