Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyarankan pemerintah melakukan identifikasi produk yang bisa ditingkatkan pembeliannya dari Amerika Serikat (AS).
Selain itu, DEN juga menyoroti salah satu isu yang perlu ditindaklanjuti yakni terkait kebijakan import licensing atau larangan terbatas impor (Lartas Impor). Pemerintah juga disarankan perlu memperhatikan level of playing field atau kebijakan anti diskriminasi dengan produk-produk lainnya.
Saran tersebut bisa dijadikan bahan negosiasi pemerintah dengan AS agar tarif resiprokal yang diberikan oleh AS kepada Indonesia sebesar 32% bisa diturunkan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, apabila pemerintah akan melakukan relaksasi impor produk dari AS, perlu diperhatikan dampak terhadap penerimaan biaya masuk Indonesia.
Baca Juga: DEN Rekomendasikan Langkah Strategis Hadapi Tarif Resiprokal AS
“Contoh terkait revisi Permendag 8/2024, apabila revisinya mengendorkan larangan dan pembatasan (lartas) hanya untuk produk AS, gimana negara-negara lainnya? Pasti negara lainnya juga akan melihat itu diskriminatif yang dilakukan pemerintah Indonesia,” tutur Bhima kepada Kontan, Minggu (6/4).
Bhima melanjutkan, apabila pemerintah melonggarkan aturan lartas untuk AS, maka negara lain yang mengimpor produk yang sama ke Indonesia juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Sebab, bila tidak maka akan menimbulkan kebingungan dengan mitra dagang lainnya.
Melihat kemungkinan tersebut, pemerintah disarankan meninjau ulang kebijakan tersebut. Khawatirnya apabila lartas dilonggarkan, ternyata yang masuk bukan produk AS, tetapi justru produk China, Kamboja, Vietnam yang mengincar pasar Indonesia yang memang impornya sudah tinggi.
Baca Juga: DEN Dorong Deregulasi Perdagangan, Soroti 4 Isu Non-Tariff Measures
“Itu mereka (China, Kamboja, Vietnam) justru akan diuntungkan dengan relaksasi ini, karena susah kalau relaksasinya hanya berlaku hanya produk AS,” jelasnya.
Meski demikian, Bhima menyebut, pemerintah bisa mendorong peningkatan ekspor untuk produk-produk tertentu seperti alat utama sistem senjata (alutsista) yang mungkin bisa menjadi bahan negosiasi pemerintah dengan AS.
Meski begitu, Bhima menyebut proses negosiasi pemerintah dengan AS pasti memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Paling penting yang harus dilakukan saat ini lanjutnya, adalah melakukan penguatan pasar domestik dan mencegah barang-barang impor masuk. Selain itu, pendekatan geopolitik juga dinilai perlu dilakukan.
“Karena kalau Amerika udah gak peduli lagi sama Indonesia dan melakukan perang dagang dengan Indonesia, dan misalnya Indonesia nggak tapi akan mendekat ke kepentingan BRICS. Jadi barang-barang China, investasi China akan semakin dominan di Indonesia. Itu merugikan kepentingan AS,” tandasnya.
Baca Juga: DEN Sebut Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Positif Ke Ekonomi RI, Ini Syaratnya
Selanjutnya: Kena Tarif Resiprokal AS, Indonesia Pilih Negosiasi Ketimbang Retaliasi
Menarik Dibaca: Cara Membuat Foto ala Studio Ghibli dengan Bantuan ChatGPT, Simak Tutorialnya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
