Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Lebih tingginya realisasi penerimaan negara mendorong defisit anggaran selama kuartal pertama tahun ini membaik. Pemerintah mencatat, defisit anggaran tiga bulan pertama tahun ini sebesar Rp 104,9 triliun atau 0,77% dari produk domestik bruto (PDB).
Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan defisit anggaran kuartal pertama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 143,3 triliun atau 1,13% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, membaiknya defisit anggaran tersebut karena realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp 295,1 triliun atau 16,9% dari pagu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017. Capaian itu naik 19,23% year on year (YoY).
Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp 222 triliun, bea dan cukai Rp 15,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 57,4 triliun.
Sri Mulyani mengaku, perbaikan penerimaan negara tersebut dipengaruhi faktor amnesti pajak alias tax amnesty . Menurutnya, momentum peningkatan penerimaan negara tersebut pun masih perlu dijaga.
"Maka saya minta Ditjen Pajak untuk fokus menggunakan hasil dari tax amnesty dan menggunakan data-data untuk penerimaan pajak secara berkelanjutan," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Senin (17/4).
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp 400 triliun atau 19,2% dari pagu dalam APBN 2017. Capaian itu juga lebih tinggi 2,56% YoY, walaupun lebih rendah dibanding kenaikan realisasi pendapatan negara.
Secara lebih terperinci, realisasi belanja negara terdiri dari belanja kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp 92,4 triliun, belanja non K/L mencapai Rp 112 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 195,2 triliun.
Terkait belanja negara, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya akan menghitung efisiensi belanja belanja K/L yang diperintahkan Presiden Joko Widodo agar bisa digunakan untuk penyelesaian proyek infrastruktur dan proyek prioritas.
"Seperti ASEAN Games, LRT, atau yang lain. Kami terus upayakan pendanaan dari APBN tetap dijalankan," tambah dia. Sebelumnya ia sempat mengatakan bahwa belanja yang dimungkinkan dipangkas adalah Rp 34 triliun yang berasal dari belanja barang dan bisa dialihkan ke belanja infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
