Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Daya saing investasi Indonesia masih kalah saing dari Vietnam. Banyak faktor yang membuat investor lebih memilih ‘Negri Naga Biru’ ini sebagai pilihan penempatan investasinya.
Teranyar, Vietnam dikabarkan akan menaikkan tarif pajak menjadi 15% untuk perusahaan multinasional yang mulai berlaku pada 2024 mendatang. Meningkatnya tarif pajak ini mengikuti aturan global minimum tax.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, penerapan pajak global minimum tax justru menjadi salah satu peringatan bagi Indonesia. Sebab, Vietnam saja meninggalkan rest to the button atau jor joran memberikan insentif pajak seperti tax holiday dan tax amnesty untuk menarik investasi.
Baca Juga: Ini 10 masalah ekonomi yang harus dibahas dalam debat capres pamungkas
“Jadi kelihatannya Vietnam ini mau bermain di level standarisasi yang lebih tinggi. Jadi investasi yang masuk ini investasi berkualitas, tidak hanya terpaku pada banyaknya insentif fiskal atau perpajakan yang rendah,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (29/11).
Bhima berpendapat, justru menjadi kelemahan jika Indonesia masih mengobral banyak insentif untuk menarik investor, serta belum menerapkan global minimum tax.
Selain Indonesia tidak bisa bersaing dalam hal investasi dengan Vietnam, justru Indonesia malah bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya berada di bawah Indonesia.
“Kita status negaranya upper middle income, tapi karena kita banyak memberikan insentif perpajakan jadi rest to the button. Kita malah bersaingnya dengan negara low income, seperti Srilangka dan Bangladesh,” ungkapnya.
Baca Juga: Pertumbuhan Produksi Manufaktur Menengah-Besar Melambat di Tahun Lalu
Maka dari itu, Bhima menyarankan agar pemerintah segera mengadopsi global minimum tax. Alasan lain karena global minimum tax ini juga didorong oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G20.
Indonesia sebagai negara anggota G20 dan ingin segera bergabung dengan OECD, sebaiknya bisa mengaplikasikan standarisasi yang lebih tinggi, terutama untuk mencegah penghindaran pajak dan tidak hanya perang tarif saja.
“Justru Vietnam ini akan mendapat banyak limpahan investasi langsung dari negara-negara OECD karena dianggap standarisasinya hampir sama. Kita bukan merasa diuntungkan, jangan-jangan kita mau menerima investasi yang kualitasnya lebih rendah,” kata Bhima.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menambahkan bahwa daya saing investasi Indonesia hingga saat ini masih kalah jauh dari Vietnam.
Baca Juga: Memperkuat Logistik dan Daya Saing
Menurutnya, yang membedakan daya saing investasi Indonesia dengan Vietnam khususnya dalam konteks industri adalah persoalan harga tanah. Harga tanah di Indonesia dinilai kurang bersaing dengan yang ditawarkan di Vietnam.
Sebab, kepemilikan tanah di Vietnam banyak dikuasai oleh pemerintah, sedangkan Indonesia sebaliknya. Alhasil ketika suatu tempat akan dijadikan tempat pembangunan industri, harga tanah di wilayah tersebut bisa naik berkali lipat.
“Nah kalau di Vietnam itu nggak terjadi karena harga akan ditentukan pemerintah. Nah kalau kalau dari segi upah sepertinya masih relatif. Tetapi yang cukup signifikan harga tanah,” kata Eko.
Faktor lain yang membuat Vietnam jauh lebih unggul dalam hal menarik investasi adalah, Vietnam masuk ke dalam global value change di berbagai industri yang ada di dunia. Selain itu, Vietnam juga mempunyai keterikatan dengan China dan Amerika Serikat, dan mampu memanfaatkan posisi tersebut.
Sementara itu, di banyak aspek, Indonesia belum masuk dalam global value change di berbagai industri manufaktur yang penting.
Baca Juga: Analis Kompak Rekomendasikan Beli Saham Mitra Adiperkasa (MAPI), Simak Ulasannya
“Kemarin sudah ada upaya dari presiden untuk memasukan nikel, ini bagian dari global value change kendaraan listrik di AS. Tapi ini masih panjang. Karena masih harus melakukan berbagai langkah untuk bisa melakukan kesepakatan critical mineral agreement yang ingin disasar Indonesia,” jelasnya.
Sehingga kata Eko, untuk menarik investasi tidak cukup dengan memberikan insentif perpajakan saja. Beberapa faktor di atas harus juga diperhatikan dan diterapkan pemerintah agar daya saing investasi Indonesia terus meningkat.
Selain itu, penerapan PPh badan yang berlaku di Indonesia masih jauh lebih tinggi untuk WP badan dalam negeri, maupun bentuk usaha tetap yakni sebesar 22%.
Baca Juga: Ini Dampak Ketegangan China dan AS Bagi Indonesia
Untuk diketahui, penerapan pajak penghasilan badan di Vietnam ditetapkan sebesar 20%, namun selama bertahun-tahun negara tersebut telah menawarkan tarif efektif 5% dan periode tanpa pajak yang panjang kepada investor asing yang besar.
Karena ingin menerapkan global minimum tax, akhirnya Vietnam menaikkan tarif tarif pajak menjadi 15% untuk perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
