Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti Kementerian Pekerjaan Umum tidak menghamburkan anggaran saat mengeksekusi proyek infrastruktur.
AHY mengatakan hal tersebut sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap, kementerian yang berada di bawah naungan Kemenko Infrastruktur mampu bersinergi dengan pembangunan di dalam negeri.
“Kementerian PU kembali sangat fundamental. Karenanya tidak berlebihan kalau Presiden berharap PU bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mencegah terjadinya inefisiensi apalagi kebocoran APBN,” ujar AHY dalam kunjungan perdananya di Kementeria PU, Jakarta, Rabu (23/10).
AHY menjelaskan, pembangunan infrastruktur bakal dilanjutkan seperti yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, ini demi meningkatkan konektivitas dan pemerataan di Tanah Air. Dia bilang, sejauh ini pembangunan infrastruktur tampak masif di wilayah Jawa, sementara masih banyak wilayah yang perlu menjadi perhatian ke depannya.
Baca Juga: Beberapa Kementerian Baru Belum Memiliki Kantor, Begini Kata Menpan RB
“Wilayah-wilayah di pulau-pulau lainnya masih cukup banyak tantangan bahkan ada yang tertinggal. Semangatnya bagaimana konektivitas integrasi dan pembangunan yang merata tadi bisa mengurangi gap antara wilayah yang sudah lebih maju ekonominya dengan yang masih tertinggal,” jelasnya.
Di sisi lain, AHY menuturkan, dalam kunjungannya ke Kementerian PU hari ini untuk mengenal lebih dekat dengan pejabat-pejabat PU. Selain itu, ia juga ingin mengetahui rencana aksi hingga kebijakan yang akan dijalankan.
“Pembangunan infrastruktur ke depan ini menghadirkan keberlanjutan, kontinuiti dari pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan 5-10 tahun terakhir, juga tentunya periode-periode sebelumnya,” tandasnya.
Untuk diketahui, AHY kini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ada 5 kementerian yang dinaunginya. Diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
