/2013/01/10/1094754329.jpg "Dana pembangunan perbatasan minimal Rp 100 T")
Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berharap pemerintah lebih memperhatikan proses pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. BNPP menilai, anggaran pembangunan daerah perbatasan sebesar Rp 7,8 triliun dari APBN 2013 masih kurang.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Suhatmansyah IS bilang, minimal dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah perbatasan mencapai Rp 100 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu layak diperolah daerah perbatasan karena pendapatan negara dari wilayah perbatasan saja mencapai sekitar 400 triliun.
“Kita minta pemerintah pusat lebih besar lagi menganggarkan pembangunan di perbatasan. Ini menyangkut nasionalisme,” ujarnya.
Menurutnya, bila daerahnya lebih tertinggal dari negara tetangga, akan banyak warga Indonesia yang tinggal di perbatasan pindah ke negara tetangga, seperti Malaysia.
Suhatmansyah menjelaskan, dengan pengalokasian APBN lebih besar maka pembangunan daerah akan lebih pesat lagi. Hal ini akan membuat akses distribusi barang dan jasa ke daerah perbatasan lebih cepat sampai.
Suhatmansyah mencontohkan, akibat akses yang terbatas harga Bahan Bakar Minyak di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur bisa mencapai Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per liter-nya. Harga itu jauh lebih murah apabila masyarakat di sana membeli dari wilayah Malaysia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
