kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.012,75   -12,89   -1.26%
  • EMAS932.000 0,00%
  • RD.SAHAM -1.07%
  • RD.CAMPURAN -0.35%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.08%

Dana Pembangunan IKN Tak Kunjung Cair, Ini Jawaban Sri Mulyani


Rabu, 10 Agustus 2022 / 18:05 WIB
Dana Pembangunan IKN Tak Kunjung Cair, Ini Jawaban Sri Mulyani
ILUSTRASI. Desain Istana Negara berbentuk burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karya seniman I Nyoman Nuarta.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih belum mencairkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Padahal rencananya pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut dimulai tahun ini.

Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), mengusulkan dana pembangunan IKN sebesar Rp 5,4 triliun untuk tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pencairan dana tersebut bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga mengaku telah membicarakan rencana tersebut dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Sudah dibahas dengan Pak Bas, 2022 kita lihat kelengkapan dokumen dan kemampuan untuk menyelesaikan sampai Desember dan akan hitung bersama dengan Pak Bas,” tutur Sri Mulyani kepada awak media, Rabu (10/8).

Baca Juga: Bangun IKN, Kementerian PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 6 Triliun Tahun Depan

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan, pencairan dana kepada sejumlah kementerian/lembaga untuk tahun ini terus berjalan, termasuk dalam keperluan pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Selain itu, menurutnya Kementerian PUPR juga telah mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp 1 triliun pada 2023.

Namun dana tersebut dinilai kurang, sehingga Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun-Rp 6 triliun pada tahun depan untuk pembangunan IKN. Adapun saat ini pengajuan tersebut sedang dikaji dan diproses oleh Kemenkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Upaya Pemerintah Ciptakan Pemerataan di Seluruh Indoensia

“Kementerian PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp 1 triliun, tapi dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun,” kata Isa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×