CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Dana desa sudah ratusan triliun menggelontor, ribuan BUMDes malah tak beroperasi


Rabu, 11 Desember 2019 / 15:15 WIB
Dana desa sudah ratusan triliun menggelontor, ribuan BUMDes malah tak beroperasi
ILUSTRASI. Presiden Jokowi mengeluhkan adanya ribuan BUMDes yang tidak memberikan kontribusi hingga tidak beroperasi.

Reporter: Abdul Basith | Editor: Komarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan adanya ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak memberikan kontribusi hingga tidak beroperasi.

Total terdapat 1.670 BUMDes yang tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan desa. Selain itu ada pula 2.188 BUMDes yang belum beroperasi hingga saat ini.

"BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (11/12).

Baca Juga: Dana Rp 261 triliun menumpuk di kas daerah, Kemendagri: Bukan Kesengajaan

 Jokowi pun minta agar BUMDes dapat mengembangkan skala usahanya. Hal itu agar dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta yang lebih besar dan masuk dalam rantai pasok nasional.

BUMDes yang menggunakan dana desa tersebut harus didorong masuk dalam sektor produktif. Hal itu bisa mulai dalam sektor pasca panen, pengembangan desa wisata, hingga industrialisasi desa.

Pengelolaan BUMDes disayangkan mengingat dana desa yang digelontorkan mencapai Rp Rp 329,8 triliun dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020 mendatang, dana desa akan dinaikkan menjadi Rp 72 triliun dari anggaran tahun 2019 yang senilai Rp 70 triliun.

"Jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan," terang Jokowi.

Selain untuk BUMDes memang dana desa digunakan untuk pengembangan desa di sektor lain. Memgenai pemanfaatan dana desa, Jokowi juga mendorong pemanfaatan segera pada bulan Januari.

Baca Juga: Dana idle membengkak, pemerintah pusat akan beri sanksi

Jokowi juga menegaskan pengelolaan dana desa perlu didampingi. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan agar pengawasan lebih baik.




TERBARU

Close [X]
×