Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wabah Covid-19 masih menyebar di Indonesia. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia melihat, penyebaran ini juga berpotensi mendorong peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.
"Ini sangat dimungkinkan mengingat jumlah penduduk di sekitar garis kemiskinan yang masih sangat tinggi, meski presentase penduduk di bawah garis kemiskinan yang masih sangat tinggi," ujar lembaga tersebut dalam laporan resminya, Minggu (29/3).
Baca Juga: Larangan mudik masih belum efektif, Jokowi: Perlu langkah yang lebih tegas
Menurut data, per Maret 2019, penduduk golongan rentan miskin dan hampir miskin di Indonesia tercatat mencapai 66,7 juta orang. Ini berarti, jumlah mereka masih tiga kali lipat dibandingkan penduduk golongan miskin dan sangat miskin.
CORE pun melihat, penduduk golongan tersebut juga kebanyakan bekerja di sektor informal serta mengandalkan upah harian. Yang menjadi masalah, dalam kondisi saat ini, terdapat periode pembatasan dan penurunan mobilitas orang yang mengancam pendapatan di sektor informal.
"Akibatnya, golongan rentan miskin dan hampir miskin yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan mata pencaharian dan jatuh ke bawah garis kemiskinan," tambah CORE.
Oleh karenanya, CORE memandang bahwa perlu adanya penanganan pandemi yang cepat dan tepat sasaran sehingga meminimalisir resiko tersebut.
Baca Juga: Sebanyak 32.192 pekerja migran telah pulang dari negara terdampak wabah virus corona
Salah satu ara yang bisa diberikan adalah dengan menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada msyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tak hanya itu, ini juga perlu diimbangi dengan kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang, khususnya pangan.
Pasalnya, di tengah kondisi ini potensi panic buying dan penimbunan sangat besar sehingga pengamanan aspek distribusi dirasa perlu untuk diperketat.
Baca Juga: Dampak corona, Sona Topas (SONA) tutup toko di Bali
Penyaluran BLT inipun perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyaluran. Ini berangkat dari pengalaman sebelumnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang belum terdistribusi secara merata bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai," tandas CORE.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
