kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.729.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.734   15,00   0,08%
  • IDX 6.255   247,31   4,12%
  • KOMPAS100 831   37,01   4,66%
  • LQ45 625   27,23   4,56%
  • ISSI 213   7,03   3,41%
  • IDX30 354   15,20   4,48%
  • IDXHIDIV20 435   17,42   4,17%
  • IDX80 94   4,30   4,80%
  • IDXV30 116   2,90   2,56%
  • IDXQ30 114   4,59   4,21%

CORE: Penerbitan obligasi merupakan pilihan utama yang dimiliki pemerintah


Rabu, 08 April 2020 / 17:43 WIB
ILUSTRASI. Seorang melintas di depan videotron tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di Sudirman, Jakarta, Rabu (01/04). Peneliti CORE menilai penerbitan obligasi merupakan pilihan utama yang dimiliki pemerintah. KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi

Namun, tentunya realokasi anggaran untuk infrastruktur ini akan membuat pengelola harus mencari sumber pembiayaan lain selain dari APBN, khususnya setelah pandemi ini berakhir. Selain itu, opsi ini juga akan membuat pembangunan infrastruktur tertunda lebih lama lagi.

Meski demikian, kata Yusuf, dengan tertundanya proyek infrastruktur di saat sekarang ini secara tidak langsung juga dapat mengurangi impor bahan pendukung, misalnya impor besi baja.

Baca Juga: Beban restrukturisasi kredit bisa menekan likuiditas perbankan

Jadi, setidaknya salah satu tekanan di dalam neraca perdaganggan bisa dihindari.

"Namun, menurut saya penundaan belanja infrastruktur pemerintah tidak akan sepenuhnya dilakukan pemerintah. Pembiayaan dari relokasi anggaran akan jauh lebih sedikit dibandingkan misalnya dengan penerbitan obligasi," kata Yusuf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×