Reporter: Venny Suryanto, Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom yang juga Menteri Keuangan pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono inovasi kartu prakerja sebaiknya dioptimalkan untuk menjaring penerima bantuan sosial di masa pandemi virus corona Covid-19.
Namun inovasi kartu prakeraja yang ia maksud bukan cara pelatihan yang sebagian jamak ada di internet, tapi menjadikan inovasi kartu prakerja untuk menjaring masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Sebab, pemerintah perlu mengoptimalkan bantuan sosial di tengah ketidakpastian kapan pandemi virus korona Covid-19 akan berakhir.
Salah satu caranya dengan memperbaiki data penerima bantuan sosial tunai agar bisa memasukkan orang miskin baru karena kehilangan pekerjaan.
Salah satu skrining yang bisa dilakukan untuk penerima bantuan sosial adalah pada program Kartu Prakerja.
Chatib Basri yang juga Menteri Keuangan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, orang yang berjuang mendapatkan dana di Kartu Prakerja adalah orang yang benar-benar butuh dana.
"Mereka tidak peduli apakah program pelatihan online tidak bermanfaat. Yang penting uang tunainya bisa cair," kata Chatib dalam diskusi Bincang APBN 2021 yang digelar Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Selasa (13/10).
Chatib memang tidak mau terjebak polemik pro dan kontra program Kartu Prakerja. Namun ia melihat program ini bisa menjadi salah satu cara untuk menyisir kelompok masyarakat yang layak menerima program bantuan sosial tunai dari pemerintah.
Berdasarkan data tersebut, pemerintah bisa mengoptimalkan bantuan sosial yang mudah menjangkau masyarakat. "Kalau perlu, pemerintah bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi agar dana transfer bisa melalui pulsa yang bisa diuangkan di jaringan gerai ritel atau LinkAja," kata Chatib Basri.
Dia berpendapat, perusahaan telekomunikasi bisa tahu siapa yang mampu membeli pulsa banyak. Kemampuan membeli pulsa itu juga bisa menggambarkan daya beli masyarakat.
Sebagai gambaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penyaluran Kartu Prakerja yang masuk dalam perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 9 Oktober 2020, mencapai Rp 19,87 triliun atau setara dengan 99,3% dari total anggaran Rp 20 triliun. Kartu Prakerja ini juga dinikmati sekitar 5,59 juta peserta.
Bagi Chatib Basri, pada kondisi krisis seperti sekarang penting bagi masyarakat untuk mendorong konsumsi masyarakat, tanpa harus terjebak dengan kriteria lama orang miskin.
Kriteria lama orang miskin tidak relevan dengan situasi saat ini karena kemiskinan baru banyak dipicu efek pandemi korona.
"Dalam kondisi ini perlu inovasi untuk mengidentifikasi siapa yang sebenarnya membutuhkan uang, salah satunya melalui Kartu Prakerja," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
