Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Dus itu malah meningkatkan mobilitas masyarakat di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Ada korelasinya ternyata memang berdasarkan survey kenaikan mobilitas sejalan dengan kenaikan penyebaran virus. Makanya dengan BLT setidaknya mereka bisa di rumah sesaat,” ujar Chatib Basri.
Kendati demikian, Chatib Basri mengatakan pemerintah tentunya punya keterbatasan fiskal. Meski pemerintah sudah menaikkan ambang batas defisit anggaran di atas 3%, tapi pemerintah tetap harus menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 60%.
Baca Juga: Peran BI dinilai bisa pengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam omnibus law sektor keuangan
Adapun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pemerintah mematok defisit anggaran mencapai 5,7% terhadap PDB dengan ratio utang terhadap PDB mencapai 41,09%. Postur ini seiring dengan perkiraan penerimaan negara yang masih loyo, sementara belanja negara membengkak sejalan dengan pemulihan ekonomi.
Kata Chatib, konsolidasi fiskal pemerintah yang berani memperlebar defisit anggaran sudah cukup tepat, hanya perlu dikelola tetap dalam rambu-rambu kehati-hatian, Jadi tidak ada salahnya pemerintah utang selama penggunaanya produktif.
Namun, perlu diperhatikan pembiayaan utang harus diperhitungkan dengan jelas dan tetap kredibel. Chatib bilang burden sharing pemerintah dan Bank Indonesia (BI) layak dijalankan di tahun depan dengan catatan bunga yang diberikan masih relevan dengan bunga yang berlaku di pasar. “Yang penting jangan sampai zero coupon bond,” kata Chatib Basri.
“Tahun 2000 rasio utang terhadap PDB bisa sampai di atas 100%, tapi dengan disiplin fiskal pemerintah kala itu bisa menurunkannya hingga sekitar 24% di tahun 2004,” ujar Chatib.
Selanjutnya: Chatib Basri: Orang tak bisa berdiam di rumah, jika ekonomi semakin memburuk
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
