Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menyebut kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) dapat menghantam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tanah air.
Nailul mengatakan pengenaan tarif resiprokal dapat menyebabkan penurunan permintaan dari barang yang masuk dalam rantai pasok produk berorientasi ekspor ke AS.
"Ketika permintaan barang ke AS turun, maka permintaan produk UMKM yang menjadi bahan baku produk ekspor ke AS juga turun," kata Nailul pada Kontan.co.id, Rabu (16/4).
Dia mencontohkan produk tali sepatu dimana AS menjadi salah satu pasar terbesar untuk produk ini. Kemudian, ketika terjadi penurunan permintaan, maka terjadi penurunan produksi hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dampak lainnya adalah masuknya barang-barang impor dari China, Vietnam, ataupun Bangladesh ke dalam negeri.
"Kemarin kita lihat ada barang-barang “branded” yang ternyata diproduksi di China dengan harga yang sangat murah. Jika barang tersebut tidak dikirim ke AS karena tarif yang tinggi, maka bisa jadi barang tersebut dikirim ke Indonesia," ungkap Nailul.
Baca Juga: Ada Kebijakan Tarif Trump, Bakal Berdampak ke UMKM?
Dengan kondisi ini, produk UKM lokal Indonesia semakin tertekan karena tidak dapat bersaing secara harga dengan ketiga negara tersebut.
"Sebagai konsumen mungkin akan diuntungkan karena masuk barang murah dari China, namun bagi industri dalam negeri, itu sebagai musibah. Ini dampak yang mengerikan," tambah Nailul.
Ketua Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorini menyebutkan banjirnya produk dari China masuk ke Indonesia sebetulnya sudah di rasakan industri kecil menengah jauh sebelum kebijakan penerapan tarif AS ini.
Sebenarnya banjir produk China itu sebelum ada kebijakan tarif, dan negara belum ada pembahasan dan pengawasan terkait ini," kata Hermawati pada Kontan.co.id, Rabu (16/4).
Namun, dia menyebut kebijakan yang dilayangkan oleh Presiden AS, Donald Trump akan memperparah UMKM yang memang menjadikan Negeri Paman Sam sebagai rujukan ekspor.
Jika hal ini terus berlanjut, Hermawati khawatir akan berdampak langsung terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, lanjutnya, sektor UMKM menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Untuk itu, Hermawati meminta kepada pemerintah untuk mengantisipasi hal ini. Salah satu hal yang menjadi prioritas adalah kemudahan berusaha bagi UMKM termasuk fasilitas sertifikasi produk agar bisa menjangkau pasar selain AS.
Dia menyebut kemudahan berusaha ini diperlukan, pasalnya hingga kini UMKM sering mendapatkan kesulitan dalam penerbitan berbagai sertifikasi bahkan kerap dibebankan biaya.
"Pemerintah harus memberikan kemudahan apapun itu dari legalitas, misalnya untuk sertifikasi halal saja kita kan bayar bisa sampai jutaan, itu bukan hanya produknya packagingnya juga harus ada sertifikasi," ujar Hermawati.
Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Indonesia terkena tarif resiprokal 32%, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17%, Singapura 10%, Malaysia 24%, Kamboja 49%, Thailand 36%, dan Vietnam 46%.
Akan tetapi, pada Rabu (9/4) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125%. Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi itu, hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10%, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.
Baca Juga: Wacana Tambah Impor Gandum AS Jadi Mitigasi Tarif Trump, Ini Respon Aptindo
Selanjutnya: CNAF Catat Penyaluran Pembiayaan Baru Syariah Rp 1,86 Triliun di Februari 2025
Menarik Dibaca: 5 Makanan yang Tidak Boleh Dipanaskan Kembali, Awas Beracun!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
