Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebelum pengumuman struktur organisasi pada hari ini (24/3), publik menyoroti sisi pengawasan. Bahkan muncul stigma Danantara bakal kebal hukum. Tuduhan tersebut bertolak dari mispersepsi tentang definisi kerugian negara, bebas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan keputusan bisnis BUMN tidak bisa lagi dipidanakan.
Sovereign wealth fund (SWF) ini membentuk Oversight & Accountability Committee (OAC/OC). Strukturnya berada langsung di bawah presiden dan di atas board of Danantara. Bisa dibilang unit ini sejajar dengan lembaga pengawas yang berisi sejumlah menteri seperti Meneg BUMN, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator.
Komite ini diisi oleh bukan pejabat sembarangan. Semua pejabat lembaga penegak hukum dan auditor negara tercatat sebagai anggota. Antara lain Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung.
Baca Juga: Profil Thaksin Shinawatra, Mantan PM Thailand yang Menjadi Dewan Pengawas Danantara
“Semua ini merupakan bentuk komitmen presiden menciptakan SWF kredibel, akuntabel menerapkan prinsip GCG berstandar tinggi. Pengawasan yang melibatkan banyak pihak dan berlapis lapis ini bertujuan untuk menutup ruang atau celah praktik tidak terpuji yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Kami tidak main main soal integritas dan kredibilitas,” kata Rosan Perkasa Roslani, Kepala BP Danantara, dalam penjelasannya, Senin (24/3).
Meski pengawasan dari aparat penegak hukum ini bersifat melekat dan para pejabatnya masuk dalam struktur, Danantara menegaskan hal tersebut tidak akan membuat pengelolaan BUMN menjadi birokratis atau menghambat proses pengambilan keputusan.
Justru keberadaan mereka membuat pengurus BUMN menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan bisnis atau investasi. Di sisi lain, pengawasan yang melekat ini dapat meyakinkan para investor global untuk berinvestasi di negeri ini atau berkongsi dengan Danantara dalam membiayai proyek strategis.
Catatan saja, dalam struktur organisasi Danantara yang dipublikasikan hari ini, tergambar kerangka kerja penerapan GCG untuk memonitor kerja BP Danantara. Board of Danantara bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tapi presiden juga dibantu sejumlah unit kerja untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Selain komite yang mengurusi akuntabilitas, Presiden juga dibantu oleh Steering Committee yang berisi sejumlah mantan presiden. Selain itu, ada juga advisory board berisi nama nama beken di kalangan pelaku pasar. Antara lain Roy Dalio, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor dan Helman Sitohang. Ada juga mantan pejabat negara seperti mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra.
Ray Dalio adalah seorang investor terkemuka, penulis, dan pendiri Bridgewater Associates, salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Selama lebih dari empat dekade, Ray dikenal sebagai pemikir strategis dalam dunia keuangan global, dengan pendekatan investasi yang disiplin dan berbasis prinsip.
Helman Sitohang adalah seorang bankir senior dengan pengalaman lebih dari dua dekade di sektor perbankan dan jasa keuangan internasional. Ia dikenal luas atas kepemimpinannya di Credit Suisse, salah satu institusi keuangan global terkemuka, di mana ia menjabat sebagai Chief Executive Officer untuk Asia Pasifik.
F. Chapman Taylor adalah investor kawakan dengan pengalaman luas dalam membangun kemitraan strategis dan mengelola aset jangka panjang lintas yurisdiksi. Dia memiliki rekam jejak kuat dalam menjalin hubungan kerja sama dengan sovereign wealth funds, pension funds, dan institusi keuangan internasional lainnya
Jeffrey Sachs adalah seorang ekonom internasional yang dikenal luas atas kontribusinya di bidang pembangunan berkelanjutan, kebijakan publik, dan penanggulangan kemiskinan. Beliau telah lama menjadi penasihat ekonomi bagi sejumlah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berperan penting dalam perumusan serta promosi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Sebagai Direktur Center for Sustainable Development di Columbia University dan mantan Direktur Earth Institute, Sachs berperan dalam menjembatani ilmu pengetahuan dan kebijakan publik, serta mendorong solusi konkret berbasis data untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan kesenjangan ekonomi. Beliau juga menjabat sebagai Presiden UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN), sebuah inisiatif global yang memfasilitasi kolaborasi antarnegara dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya: Tertekan Pelemahan Ekonomi, Pebisnis Rental Sebut Lebaran Tak Berpengaruh ke Kinerja
Menarik Dibaca: Gabung elevAIte, Jobstreet by Seek Dorong Keterampilan AI Talenta Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
