Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menetapkan standar baru agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengantongi tiga sertifikat dalam menyajikan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiga sertifikat itu diantaranya adalah laik higiene sanitasi (SLHS), hazard analysis and critical control points (HACCP), dan sertifikasi halal.
Menteri Kesehatan, Budi Gunandi Sadikin menyebut kebijakan ini dilakukan agar kejadian luar biasa (KLB) keracunan MBG tidak terulang.
"Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan Badan Gizi Nasional nanti akan bekerjasama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standarisasi awal minimalnya seperti apa," ujar Budi dalam Konferensi Pers Penanggulangan KLB Program MBG, di Kantor Kemenkes, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: BGN Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman Soal Beras MBG Tak Sesuai Kontrak
Budi menyebut secara khusus Kemenkes akan bertanggung jawab terkait sertfikasi laik higiene sanitasi (SLHS).
Pihaknya memastikan sertifikasi ini prosesnya akan dipercepat, dijamin kualitasnya dengan biaya yang tetap terjangkau.
Selain sertifikasi, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPOM akan melakukan pengawasan eksternal setiap minggu untuk memperkuat tata kelola program MBG.
"Jadi nanti Kemenkes kemudian Kemendagri karena aparatnya ada di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari. Kemudian kita lapis dengan pengawasan eksternal setiap minggu dibantu dari luar. Itu yang untuk pengawasan," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah memastikan akan memberikan penanganan cepat tanggap saat ada KLB keracunan MBG di suatu daerah.
Menurut Budi, Kementerian dalam negeri telah menghimbau daerah untuk membentuk gugus cepat yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Rumah sakit Umum Daerah hingga sekolah-sekolah.
Baca Juga: Puan Minta Masyarakat Beri Kesempatan Badan Gizi Nasional Mengevaluasi MBG
"Kita ingin memastikan kalau ada kejadian luar biasa itu bisa ditangani cepat oleh para puskesmas, hasilnya diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan kalau ada yang perlu dirawat segera dimasukkan ke Rumah Sakit," ungkapnya.
Sementara, sekolah nanti akan dilibatkan untuk melakukan pengawasan sebelum makanan itu di distribusikan kepada para siswa.
"Setidaknya begitu makanan datang kan kita bisa ajarin dilihatlah warnanya ada yang berubah apa enggak, baunya ada yang aneh apa enggak, fisiknya ada yang lendir-lendiran apa enggak," ungkapnya.
"Nah pengawasan-pengawasan sederhana itu nanti kita akan kerjasama kan dengan seluruh sekolah-sekolah untuk mengurangi risiko keracunan pada saat misalnya makanan ini dibagikan," tambahnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mencatat, per 30 September 2025, total korban keracunan mencapai 6.457 penerima manfaat.
Baca Juga: Menkes Minta Data Penerima MBG Diperbaharui Secara Rutin Seperti Covid-19
Kepala BGN, Dadan Hindaya membagi 6.457 korban keracunan MBG itu ke dalam tiga wilayah, yakni Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, Wilayah II di Pulau Jawa, dan Wilayah III mencakup wilayah Indonesia timur.
Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.
"Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).
Selanjutnya: BGN Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman Soal Beras MBG Tak Sesuai Kontrak
Menarik Dibaca: Ini Dia 5 Zodiak yang Gampang Bosan lo, Ada Aries!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
