kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Cegah corona, Kemenkeu salurkan bantuan kesehatan Rp 8,52 triliun ke daerah


Rabu, 18 Maret 2020 / 09:49 WIB
Cegah corona, Kemenkeu salurkan bantuan kesehatan Rp 8,52 triliun ke daerah
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) dan Ketua OJK Wimboh Santoso (kanan) memberikan keterangan kepada media tentang Stimulus Kedua P


Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk mengalokasikan sebagian anggaran Dana Transfer Khusus ke daerah untuk pencegahan dan penanganan virus corona (Covid-19) yakni senilai Rp 8,52 triliun.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6 Tahun 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada bidang Kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Baca Juga: Ramalan para ahli: India bisa menjadi hotspot virus corona berikutnya

Alokasi DAK Fisik bidang Kesehatan tersebut sebesar Rp 4,98 triliun atau sekitar 25% dari total anggaran DAK Fisik bidang Kesehatan yang sebesar 19,9 triliun.

Untuk dapat menggunakan DAK Fisik bidang Kesehatan itu, pemerintah daerah diminta untuk melakukan revisi rencana kegiatan atau menambah menu kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Setelah itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memberikan rekomendasi atas menu kegiatan tersebut untuk selanjutnya dilakukan penyaluran DAK Fisik bidang Kesehatan oleh Kemenkeu.

Baca Juga: Resmi sudah! BKN tunda pelaksanaan tes SKB CPNS

Penyaluran DAK Fisik bidang Kesehatan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah dilaksanakan paling lama tujuh hari kerja setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerima dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui Kemenkes dan tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Selanjutnya, pemerintah daerah diminta menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output atas kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat, paling lambat bulan November 2020 nanti.

Baca Juga: Lockdown Malaysia berlaku hari ini, Singapura kalang kabut

Selain DAK Fisik bidang Kesehatan, Menkeu juga menetapkan bahwa penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahap I dilaksanakan tanpa menyampaikan laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya dengan tidak memperhitungkan sisa dana di rekening kas umum daerah (RKUD).

Alokasi BOK Tahap I ini sebesar Rp 3,54 triliun yang seluruhnya digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Penggunaan dana BOK untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kemenkes,” seperti tertulis dalam diktum kedelapan KMK tersebut.

Adapun, anggaran BOK secara keseluruhan tahun ini sebesar Rp 9,7 triliun. Penyaluran dana BOK Tahap II selanjutnya dilaksanakan dengan ketentuan, yaitu pemda melaporkan realisasi dana tahun 2019 dan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana tahap I tahun 2020.

Baca Juga: Minat terhadap lelang SUN turun, pelaku pasar menunggu dua hal

Juga memperhitungkan sisa dana di RKUD pada tahun anggaran sebelumnya.

KMK 6/2020 ini berlaku sejak 14 Maret hingga enam bulan ke depan. Setelah itu, penyaluran DAK Fisik bidang Kesehatan maupun dana BOK akan kembali seperti semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×