Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Komitmen investasi saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan (Korsel) beberapa waktu lalu memicu kekhawatiran dari kalangan buruh. Soalnya, Korsel punya catatan hitam dalam hubungan industrial di Indonesia.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, bilang, banyak catatan hitam yang dimiliki buruh dengan investor asal Korsel. Catatan hitam tersebut salah satunya terkait dengan hubungan industrial.
Timboel mengatakan, berdasarkan pengalaman selama ini hubungan industrial dengan perusahaan asal Korea buruk. Beberapa serikat pekerja di kawasan industri KBN melaporkan ada perusahaan Korea yang kembali ke negaranya padahal belum bertanggung jawab kepada buruhnya.
Salah satu kasus tersebut dilakukan PT Daeyn System Informatika, perusahaan informatika asal Korsel. "Mereka tidak membayar pesangon pekerjanya. Ketika saya laporkan masalah ini ke kedutaan Korea di Indonesia, mereka menyatakan tidak bertanggungjawab atas perilaku pengusaha Korea itu dan tidak bisa bantu OPSI," katanya dalam sebuah pernyataan yang diterima KONTAN Selasa (31/5).
Catatan hitam lain, adalah mengenai laporan pelanggaran hak normatif buruh baik, upah minimun maupun jam kerja. "PHK dengan perusahaan Korsel juga sering berlarut- larut karena mereka tidak mau menjalankan putusan pengadilan hubungan industrial padahal sudah berkekuatan hukum tetap," katanya.
Catatan terakhir terkait isu kebebasan berserikat. Kalangan serikat buruh kata Timboel juga menyatakan banyak melaporkan perusahaan perusahaan asal Korsel yg terindikasi kuat melakukan union busting.
Salah satu kasus tersebut dialami oleh serikat buru di Kawasan Berikat Nusantara yang saat ini sedang bermasalah dengan PT BTS, perusahaan asal korsel, yang diduga melakukan union busting. Timboel berharap, pemerintah bisa memberi perhatian terhadap catatan hitam tersebut.
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah komitmen bisnis. Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan, kesepakatan bisnis senilai US$ 18 miliar tersebut terdiri dari beberapa bentuk.
Pertama, pernyataan komitmen investasi. Setidaknya, ada enam perusahaan asal Korea Selatan yang menyatakan komitmen investasi mereka kepada pemerintah saat kunjungan Jokowi ke Korea Selatan. Komitmen itu, salah satunya datang dari Kogas yang berkomitmen bangun infrastruktur gas di Indonesia senilai US$ 10 miliar.
Komitmen kedua, datang dari Lotte Chemical yang berkomitmen untuk berinvestasi di sektor petrokimia. Nilai komitmen investasi Lotte mencapai US$ 4 miliar. Komitmen ketiga datang dari CJ Group yang berkomitmen untuk berinvestasi di sektor industri pakan ternak dan perfilman. Nilai komitmen investasi mereka mencapai US$ 2,1 miliar.
Kedua, nota kesepahaman antara perusahaan Korea Selatan dan Indonesia. "Ada 4 MoU nilainya US$ 2,2 miliar," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
