Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pembatasan bunga deposito atas dana pemerintah dan BUMN di bank, akan mempengaruhi langkah pemerintah dalam menambal defisit anggaran.
Selama ini, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (APBN) memang ditutupi dengan utang lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Negara (SBN).
Jika bunga deposito turun, yield atas surat utang negara yang diterbitkan pemerintah juga akan lebih rendah.
Ini artinya, biaya yang dikeluarkan pemerintah atas penerbitan SBN jauh lebih kecil.
Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistyaningsih memperkirakan, orang yang selama ini banyak menmenyimpan dana di deposito akan mengalihkan ke instrumen lainnya.
Antara lain surat utang yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi.
Mengingat keuntungan yang diterima dari deposito akan tidak terlalu menarik lagi.
Kondisi tersebut dipercaya akan membuat bunga atau yield SUN turun, karena permintaannya yang meningkat.
Meski demikian, bagi investor yang membutuhkan dana yang lebih likuid, bisa saja tetap menyimpannya dalam instrumen deposito.
"Tapi peluang beralih ke instrumen surat utang negara lebih besar," kata Lana, Rabu (24/2).
Jika, biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam menerbitkan surat utang semakin murah, pemerintah akan lebih ringan mengelola APBN.
Terutama jika ada potensi pelebaran defisit, maka opsi menambah utang masih positif.
Dampaknya, dengan pembatasan bunga simpanan ini, kata Lana, pemerintah perlu merevisi asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan yang ditetapkan di APBN 2016 sebesar 5,5%.
Asumsi tersebut kini perlu direvisi lebih rendah.
Catatan saja, dalam APBN tahun 2016 pemerintah mematok target pembiayaan sebesar Rp 273,2 triliun.
Jumlah utang itu digunakan untuk menutup defisit sebesar Rp 275,2 triliun, selisih antara penerimaan negara sebesar 1.822,5 triliun dan belanja negaranya Rp 2.097,7 triliun.
Tantangan bagi pemerintah ialah mengefektifkan kebijakan pembatasan bunga deposito agar bisa berefek pada penurunan bunga kredit.
Bebas Risiko
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai SBN merupkan instrumen investasi yang relatif bebas risiko, dibandingkan instrumen lainnya.
Hal ini akan menjadi faktor lainnya mengapa instrumen investasi di SBN akan semakin menarik setelah ada batasan bunga simpanan bagi dana pemerintah dan BUMN.
Apalagi, penerbitan SBN tidak hanya dilirik oleh investor dalam negeri saja, melainkan investor asing.
Kebijakan suku bunga negatif di berbagai negara akan berdampak pada besarnya aliran dana asing ke sektor keuangan dan pasar obligasi.
Namun demikian, pemerintah masih perlu hati-hati mengelola pembiayaannya karena situasi global saat ini.
Saat ini kondisi global masih berfluktuasi, sehingga dorongan capital outflow di pasar obligasi masih cukup tinggi.
Mengingat saat ini kepemilikan asing di pasar obligasi pemerintah, masih tinggi, yakni 39%.
Menurut Josua, yang perlu dijaga oleh pemerintah adalah spread atawa jarak antara yield surat utang negara dan ekspektasi inflasi agar tidak terlalu jauh.
Sebab itu pemerintah perlu tetap menjaga laju inflasi tahun 2016 maksimal 4% pada tahun ini.
Namun Josua menilai, langkah pemerintah tidak akan mulus dalam memangkas bunga kredit.
Sebab, pertumbuhan perbankan saat ini tidak terjadi secara efisien.
Mengingat biaya operasional perbankan juga masih tinggi.
Sebelumnya Menko bidang perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pembatasan bunga simpanan dan kredit perbankan bukan menyelamatkan anggaran negara.
Melainkan demi mengefisienkan ekonomi dengan suku bunga kredit di level 9%.
Dengan bunga kredit yang rendah maka akan semakin lebar ruang untuk pertumbuhan ekonomi.
Diharapkan permintaan kredit akan meningkat.
Dengan membatasi bunga simpanan pemerintah sebesar 5%, kata Darmin, pemerintah akan menekan inflasi di kisaran maksimal 4%.
Saat ini target inflasi di APBN 2016 masih 4,7%.
Penurunan inflasi tahun ini akan dilakukan dengan mengendalikan harga pangan dan bahan makanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
