Reporter: Hans Henricus Benedictus, Kurnia Dwi Hapsari | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Penyaluran beras miskin terus bergulir. Sepanjang tahun 2011 Perum Bulog akan menyalurkan sebanyak 3,15 juta ton beras miskin (raskin).
Sebanyak 17,5 juta rumah tangga sasaran di seluruh Indonesia akan menerima beras miskin tahun ini. Pada awal Maret 2011 Bulog telah menyalurkan 457.756 ton raskin atau 14,54% dari pagu alokasi setahun.
"Jumlah tersebut telah disalurkan di 33 provinsi kepada rumah tangga sasaran," ujar Direktur utama Bulog Sutarto Alimoeso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Kamis (3/3).
Menurutnya, Bulog juga siap jika pemerintah menugaskan menambah alokasi raskin untuk rumah tangga sasaran pada bulan-bulan tertentu. "Dengan demikian ketahanan pangan rumah tangga tetap terjaga," katanya.
Dalam bahan rapat dengar pendapat Bulog mencatat selama tahun 2006 hingga 2011 program raskin menjangkau 17,5 juta rumah tangga sasaran di 50 ribu titik distribusi pada 440 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2008 penerima raskin 19,1 juta rumah tangga sasaran, tahun 2009 sebanyak 18,5 juta rumah tangga sasaran, dan tahun 2010 hingga 2011 sebanyak 17,5 juta rumah tangga sasaran.
Sutarto menambahkan, distribusi raskin juga menghadapi kendala antara lain lokasi rumah tangga sasaran yang jauh dari titik distribusi. Contohnya, pedalaman Badui, tengah laut seperti kepulauan Una-Una di Sulawesi Tengah, Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat dan Muara Taweh, Kalimantan Tengah.
Selain itu belum semua daerah menyediakan dana pendamping APBD untuk penyaluran dari titik distribusi hingga ke lokasi rumah tangga sasaran. Lalu, Pemerintah daerah masih lambat menetapkan jumlah rumah tangga penerima raskin.
Anggota Komisi IV DPR, Siswono Yudo Husodo meminta pemerintah menyesuaikan pembagian raskin dengan kebutuhan pangan masyarakat pada suatu daerah. Sebab, tidak semua provinsi kebutuhan pangan pokoknya adalah beras. "Papua diberi beras, padahal makanan pokoknya sagu," tuturnya.
Makanya, kata Siswono, pemerintah harus memperhatikan diversifikasi pangan. Sehingga tidak hanya beras saja yang dibagikan kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
