Reporter: Hans Henricus |
JAKARTA. Evaluasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga segera bergulir. Sebanyak 5 dari 14 kementerian/lembaga yang telah menjalani program reformasi birokrasi akan menjalani evaluasi pada bulan Mei nanti.
Mereka adalah Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung. Tiga kementerian/lembaga ini telah menjalani reformasi birokrasi sejak tahun 2008.
Kemudian, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang telah menjalani reformasi birokrasi sejak tahun 2009. Sedangkan 9 kementerian/lembaga lainnya yang menjalani reformasi birokrasi sejak tahun 2010 belum menjalani evaluasi. "Mereka masih menjalani monitoring," kata juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat usai rapat terbatas reformasi birokrasi di kantor Wakil Presiden, Rabu petang (20/4).
Yopie mengatakan, tim quality assurance yang dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Mardiasmo, sedang menyusun materi evaluasi. Menurutnya, materi evaluasi itu menyangkut kinerja pelayanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan menjelaskan proses evaluasi bergulir setelah tim quality assurance rampung menyusun materi evaluasi. Targetnya, materi evaluasi itu kelar awal Mei nanti.
Cuma, Mangindaan tidak bisa memastikan sampai kapan evaluasi itu berjalan Alasannya, harus hati-hati dalam menilai sehingga ada hasilnya. "Tidak mau asal angin lewat, tidak mau saya," imbuhnya.
Dia menambahkan, ada tujuh perubahan yang merupakan sasaran reformasi birokrasi aparatur negara. Sasaran itu adalah restrukturisasi organisasi, tata laksana atau bisnis proses kementerian/lembaga.
Kemudian, manajemen sumber daya manusia, pengawasan internal, akuntabilitas kinerja. Lalu, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik serta perubahan pola pikir menjadi pelayan bukan dilayani.
Adapun tunjangan kinerja akan mengalir setelah tujuh perubahan itu telah berjalan. "Jadi kinerja ada baru bisa dapat tunjangan," kata mantan Gubernur Sulawesi Utara itu.
Sebagai informasi, kementerian/ lembaga telah menjalani reformasi birokrasi adalah Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung pada tahun 2007 dan 2008.
Lalu, pada tahun 2009 Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet. Kemudian, pada tahun 2010 Menko Perekonomian, Bappenas, BPKP, Menko Polhukam, Menko Kesra, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
