Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 pada Kamis (6/5) dengan agenda pengucapan sumpah atau janji anggota DPR pengganti antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024.
Anggota DPR pengganti antarwaktu yang mengucap sumpah atau janji adalah Ali Mufhti dari Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur VII, menggantikan Gatot Sudjito. Serta, Itet Tridjajati Sumarijanto dari Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Lampung II, menggantikan Bambang Suryadi.
Dalam pidatonya, Puan menyampaikan duka cita atas gugurnya Perwira Tinggi TNI Kepala BIN Daerah Papua Mayor Jenderal TNI Anumerta Gusti Putu Danny Nugraha Karya pada tanggal 25 April 2021 dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Kabupaten Puncak Papua.
Selain itu, rasa duka cita juga disampaikan atas insiden tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala-402 bersama 53 orang awak kapal yang dinyatakan gugur pada tanggal 22 April 2021 di Perairan Utara Pulau Bali.
Baca Juga: Jokowi pastikan pemberian beasiswa dan rumah bagi keluarga prajurit KRI Nanggala-402
"Selamat jalan putra-putra terbaik bangsa yang telah menjalankan tugas mulianya menjaga kedaulatan bangsa dan negara Wira Ananta Rudira, tabah sampai akhir. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa," terang Puan dalam Rapat Paripurna Masa Sidang V DPR RI, Kamis (6/5).
Pada masa persidangan V ini DPR akan memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi prioritas tahun 2021 bersama seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) dengan pemerintah.
Puan menekankan, agar DPR dapat mengoptimalkan waktu pembahasan RUU dan tetap memperhatikan kualitas substansi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, selaras dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945, memenuhi peraturan perundang-undangan serta membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya.
Adapun terkait fungsi anggaran Puan menerangkan, DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan terus mencermati kapasitas fiskal dan realisasi anggaran 2021, khususnya dalam pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, DPR dan pemerintah akan mulai melakukan pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2022.
Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani minta agar realisasi rasio kredit UMKM di atas 30%
"Pemulihan sosial dan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi landasan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan fiskal tahun RAPBN tahun 2022 kebijakan fiskal. RAPBN tahun 2022 membutuhkan kapasitas fiskal yang kuat sehingga dapat menjalankan program pemulihan sosial dan ekonomi, pembangunan nasional serta menjalankan penyelenggaraan pemerintah untuk melayani rakyat," tuturnya.
Lantaran situasi pandemi Covid-19 yang masih belum usai, tak dipungkiri membuat ruang kondisi perekonomian nasional dan global masih tertekan. Dampaknya sisi penerimaan fiskal juga akan mengalami tekanan, sehingga belum dapat menyediakan sumber pendapatan yang optimal.
Oleh karena itu Puan menyebut, kebijakan belanja Pemerintah perlu terus dipertahankan baik dalam efektifitas tujuan maupun dalam efisiensi pelaksanaannya.
"Sehingga pembiayaan defisit benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dirasakan langsung oleh rakyat," imbuh Puan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR akan memprioritaskan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tengah masyarakat baik yang berkaitan dengan program pembangunan pelayanan umum maupun pelaksanaan undang-undang.
Dalam upaya mencapai pembentukan undang-undang sesuai prioritas prolegnas 2021, Puan menegaskan, AKD di DPR terkait agar segera menjalankan tahap-tahap dalam pembentukan undang-undang capaian DPR dan pemerintah dalam menuntaskan RUU prioritas 2021.
Baca Juga: Ketua DPR minta polisi usut tuntas teror di Makassar
Insiden KRI Nanggala 402 ditekankan Puan agar menjadi introspeksi bagi semua untuk dapat mempersiapkan sistem pertahanan negara yang handal. Termasuk juga menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas langkah-langkah pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
Puan mengatakan terkait KKB di kawasan Papua, DPR menyebut perlu menindak tegas kelompok kriminal bersenjata di kawasan Papua sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. DPR juga menyoroti soal kebijakan pemerintah tentang pelarangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.
Adanya pelarangan mudik, maka DPR meminta pemerintah agar mempersiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukungnya, sehingga penerapan dan pengawasan di lapangan akan konsisten. Pemerintah juga diminta untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan kebutuhan pokok di seluruh daerah menjelang hari raya Idul Fitri.
"Serta Pemerintah agar menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok," ujarnya.
Selanjutnya: Pemerintah tingkatkan plafon KUR, Hipmi menilai akan untungkan konglomerasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
