Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara, karena devisa ekspor dari sektor ini pada 2022 mencapai US$ 39,28 miliar. Angka ini tercatat sebagai rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meyakini, ke depan industri kelapa sawit tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional. Karena mendukung sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia.
Industri kelapa sawit mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja. Baik langsung maupun tidak langsung.
Untuk itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
“Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan," ujar Ma'ruf saat membuka Munas Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), di Istana Wapres Jakarta, Jumat (3/3).
Baca Juga: Stok CPO Menumpuk, Pengusaha Minta Pungutan Ekspor Diturunkan
Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain, melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
Ma'ruf menekankan, sektor kelapa sawit dapat diwujudkan lebih cepat melalui peran terbaik dari seluruh pemangku kepentingan. Seperti anggota Gapki sebagai pelaku usaha, perusahaan besar, ataupun kementerian/lembaga terkait.
Untuk itu, Wapres pun menyampaikan beberapa langkah strategis kepada pihak-pihak tersebut.
Pertama, Wapres meminta supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat.
Menurut Ma'ruf, prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan.
“Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” kata Ma'ruf.
Kedua, Wapres menegaskan perlunya pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lahan sawit rakyat. Langkah ini ditempuh untuk menciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan juga ramah lingkungan.
Ketiga, Wapres mengajak anggota Gapki dan perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar kebun. Termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.
Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota Gapki dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat.
"Banyak daerah di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit,” ungkap Ma'ruf.
Kelima, Wapres menekankan, agar pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan lebih ditingkatkan. Misalnya, Gapki dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren dalam melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit.
Ma'ruf mengatakan, terdapat kurang lebih 34.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang. Sekitar 44,2% pesantren punya beragam potensi ekonomi. Mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional.
Keenam, Wapres mendorong jajaran kementerian/lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi. Terutama dalam penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan. Serta percepatan program peremajaan sawit rakyat, yang realisasinya masih belum sesuai target.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres mengapresiasi seluruh jajaran pengurus Gapki yang telah memberikan kontribusi positif kepada perkembangan kelapa sawit Indonesia, seraya membuka Munas XI Gapki.
“Harapan saya, pengurus baru yang nanti terpilih akan terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan, tidak saja bagi Gapki, tetapi juga kemajuan perkelapasawitan di Indonesia secara keseluruhan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap, Munas XI Gapki yang langsung dibuka oleh Wapres ini dapat difungsikan sebagai forum konsolidasi untuk menuju arah dan target industri kelapa sawit yang lebih baik lagi.
“Pembukaan hari ini menyimbolkan bahwa Bapak Wakil Presiden bersama Presiden dan negara, apalagi menterinya, harus all out dukung Gapki. Harapan kita, tentu sawit yang menjadi modal dasar bangsa ini, jangan karena kita semua ini menjadi turun,” ujar Syahrul.
Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono melaporkan, Munas XI akan digelar pada 8-10 Maret 2023 di Bali dengan tema “Memperkuat Kemitraan Industri Sawit sebagai Pilar Utama Perekonomian Nasional”.
Tema tersebut merupakan kelanjutan dan penguatan dari tema munas sebelumnya. Ini membuktikan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki komitmen dan konsistensi dalam membangun dan memperkuat kemitraan, khususnya kemitraan dengan petani sawit.
Joko mengatakan, kemitraan dengan petani sawit ini adalah suatu keniscayaan karena perusahaan dan petani pada dasarnya adalah suatu rantai pasok yang tidak bisa dipisahkan.
"Kalau harga TBS (tanda buah segar) turun dan petani susah, maka perusahaan juga susah karena harga CPO (crude palm oil) pasti turun,” ucap Joko.
Baca Juga: Kementan: Raliasasi Program PSR Sejak Tahun 2017-2022 Hanya Mencapai 278.200 Hektar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
