Reporter: Dea Chadiza Syafina, Agus Triyono, | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Saban tahun, pemerintah terus menggenjot anggaran sektor infrastruktur guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional. Cuma anehnya, peningkatan bujet proyek infrastruktur itu ternyata tidak berbanding lurus dengan perbaikan kualitas dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Setidaknya, itulah temuan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang mengacu dari hasil penelitian tahun 2012. Padahal, dalam rentang empat tahun terakhir, dari 2007 hingga 2011 lalu, terjadi kenaikan anggaran infrastruktur pemerintah yang signifikan.
Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD, membeberkan, dalam empat tahun belakangan, belanja infrastruktur naik rata-rata 11% - 13%. Tahun 2007, belanja infrastruktur cuma Rp 59,8 triliun, lalu melonjak hingga Rp 128,7 triliun di tahun 2011.
Tapi, di sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Naggroe Aceh Darussalam, dan Kalimantan Barat, ternyata ada 41 daerah di provinsi itu yang kondisi jalannya masih memprihatinkan.
Hasil penelitian KPPOD mengungkap, ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas infrastruktur di wilayah itu masih jelek, meski anggarannya naik. "Salah satunya akibat praktik korupsi anggaran infrastruktur," ungkap Robert kemarin.
Menurut Robert, korupsi anggaran infrastruktur umumnya melibatkan pejabat daerah saat proses pembangunan. Memang, "Sudah ada sistem lelang elektronik, tapi mereka bisa mengakalinya," ungkap dia. Salah satu caranya adalah, waktu pelaksanaan proyek, pejabat dan pemenang tender kongkalikong dengan mengurangi panjang jalan yang harus dibangun.
Robert menambahkan, anggaran sebenarnya bukan masalah utama buruknya kualitas infrastruktur di daerah, melainkan lebih kepada tata kelola anggaran yang masih rawan dikorupsi.
Prasetijono Widjojo, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, berjanji, lembaganya segera mengevaluasi temuan hasil penelitian KPPOD.
Evaluasi temuan
Langkah ini perlu Bappenas ambil untuk mengetahui di mana sebenarnya letak problem pembangunan infrastruktur di daerah sebagaimana temuan KPPOD. "Otomatis, kami akan melakukan evaluasi, agar lebih atau kurangnya infrastruktur segera diketahui," ujar Prasetijono.
Asal tahu saja, dari tahun 2007-2012, pemerintah menggenjot anggaran belanja infrastruktur. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan anggaran belanja infrastruktur setidaknya sudah mencapai Rp 115,1 triliun. Tahun depan pun pemerintah mengerek bujet infrastruktur.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013, pemerintah mematok bujet itu sebanyak Rp 188,4 triliun. Bahkan sedang diupayakan bisa mencapai angka Rp 200 triliun.
Peningkatan anggaran tersebut dilakukan dengan memotong subsidi listrik tahun depan sampai dengan Rp 11,8 triliun, lalu mengalihkannya ke proyek infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
