Reporter: Dea Chadiza Syafina |
JAKARTA. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan Badan Anggaran DPR. Rapat koordinasi tersebut melahirkan empat poin kebijakan anggaran sebagai usulan resmi DPR.
Berikut keempat usulan seperti disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie:
Pertama, kebijakan anggaran berupa cost recovery sebesar 15,5%.
Kedua, kebijakan rasio pajak atau tax ratio dari 12,75%, menjadi 12,87%.
Ketiga, menurunkan belanja barang sebesar 20% dan memindahkan pemanfaatan anggaran ke belanja modal untuk program-program pro rakyat,
Keempat, penurunan biaya perjalanan dinas paling sedikit sebanyak 30%- 40%.
Kebijakan anggaran ini, kata Marzuki, akan dibicarakan dengan kementerian terkait yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi di DPR. "Kami juga akan membicarakan ini dengan Kementerian Keuangan," ujarnya di Gedung DPR, Senin (24/9).
Anggaran perjalanan dinas dipotong
Usulan tersebut akan memotong anggaran dinars sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun dari yang saat ini Rp 21 triliun. Menurut Marzuki, penghematan tersebut dapat digunakan untuk anggaran infrastruktur dan program lainnnya.
Ia menambahkan, usulan pengurangan anggaran ini merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan negara dan menekan biaya-biaya tidak penting untuk kepentingan rakyat. Selain itu, penghematan mestinya dapat memperkuat dana yang dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur dan program pengurangan kemiskinan.
Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menuturkan, langkah DPR untuk menurunan alokasi anggaran diharapkan dapat menjawab harapan masyarakat terhadap kebijakan anggaran.
Sementara Wakil Ketua Banggar dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung mengatakan, pengurangan biaya perjalanan dinas ini juga berlaku bagi kementerian dan lembaga. Sebab, unsur perjalanan dinas yang paling besar ada di kementerian.
Tamsil menambahkan, Banggar DPR telah memiliki celah untuk melakukan pengurangan biaya perjalanan dinas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
