Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman menilai, penurunan jumlah penduduk miskin per September 2025 belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Pasalnya, perbaikan angka kemiskinan terjadi di tengah kenaikan standar hidup minimum yang justru bergerak naik lebih cepat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebanyak 23,36 juta orang atau setara 8,25% dari total populasi Indonesia yang mencapai 287,6 juta jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 23,85 juta orang, yang artinya sekitar 490.000 penduduk keluar dari kemiskinan secara kuartalan.
Baca Juga: Indikator Pembangunan RI Membaik, Namun Tak Sesuai Realita di Lapangan
Namun, Rizal menilai data penurunan tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena terjadi bersamaan dengan kenaikan garis kemiskinan.
“Penurunan jumlah penduduk miskin secara nominal memang terjadi, namun yang berubah lebih cepat justru standar hidup minimumnya,” ujar Rizal kepada Kontan, Kamis (5/2/2026).
BPS mencatat garis kemiskinan naik 5,30% pada September 2025 dibandingkan Maret 2025. Kenaikan ini tercermin dari rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin yang mencapai Rp 3.053.269 per bulan, dengan rata-rata anggota keluarga sebanyak 4,76 orang. Sebelumnya, garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita sebesar Rp 609.160 per orang per bulan atau sekitar Rp 20.305 per hari.
Asal tahu saja, BPS tak lagi menilai garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran perkapita harian, tetapi menjadi pengeluaran rumah tangga perbulan. Hal tersebut dinilai lebih realistis dengan keadaan pola konsumsi masyarakat yang umumnya dilakukan secara kolektif, dibandingkan pengeluaran harian individu.
Menurut Rizal, kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak meningkat lebih cepat dibanding kemampuan rumah tangga berpenghasilan rendah menyesuaikan pendapatan mereka. Sehingga dalam situasi seperti ini, turunnya angka kemiskinan bukan berarti masyarakat menjadi lebih sejahtera, melainkan justru mencerminkan bahwa realitas sebagian rumah tangga hanya berpindah tipis di atas nilai garis kemiskinan yang terus bergerak naik.
“Ini menjelaskan mengapa di lapangan, persepsi tekanan ekonomi justru masih kuat meskipun indikator kemiskinan membaik,” katanya.
Ia menambahkan perubahan pendekatan BPS yang menampilkan garis kemiskinan dalam satuan pengeluaran rumah tangga bulanan memperlihatkan realitas bahwa kemiskinan di Indonesia erat terkait dengan arus kas rumah tangga, bukan sekadar rata-rata konsumsi individu.
Banyak rumah tangga miskin maupun hampir miskin menghadapi ketidaksinkronan antara pendapatan yang tidak tetap, terutama di sektor informal dengan pengeluaran bulanan yang cenderung kaku, seperti pangan, sewa, pendidikan, dan transportasi. Kondisi ini membuat sedikit kenaikan harga atau gangguan pendapatan langsung menekan kemampuan bertahan ekonomi mereka.
Lebih lanjut, Rizal menilai tantangan utama saat ini adalah menyempitnya jarak aman ekonomi antara kelompok miskin, hampir miskin, dan rentan. Penurunan kemiskinan dinilai masih bersifat dangkal karena belum diiringi peningkatan produktivitas maupun kualitas pekerjaan.
“Banyak rumah tangga yang keluar dari kemiskinan bukan karena lonjakan pendapatan, tetapi kombinasi faktor temporer seperti stabilitas harga sesaat, bantuan sosial, atau kerja tambahan yang tidak berkelanjutan,” katanya.
Ke depan, menurut Rizal, fokus kebijakan seharusnya tidak hanya pada jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada risiko masyarakat kembali jatuh ke dalam kemiskinan.
“Yang menjadi tantangan bukan lagi soal berapa banyak yang miskin hari ini, tetapi berapa banyak yang bisa jatuh miskin besok,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perubahan struktur penciptaan pendapatan melalui perluasan lapangan kerja yang lebih produktif dan formal agar penurunan kemiskinan menjadi lebih berkelanjutan.
Selanjutnya: Insentif PPN DTP Jadi Katalis Positif, Pakuwon Jati Optimistis Prospek Properti 2026
Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Jumat 6 Februari 2026, Keadaan Harmonis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













