/2025/04/30/1787277674.jpg "Indikator Pembangunan RI Membaik, Namun Tak Sesuai Realita di Lapangan")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indikator pembangunan Indonesia pada 2025 tercatat menunjukkan perbaikan, seperti kemiskinan yang turun, ketimpangan menurun, dan pengangguran juga menurun.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar 8,25%, menurun dibandingkan kondisi Maret 2025 yang sebesar 8,47%. Secara absolut, jumlah penduduk miskin tercatat 23,36 juta orang, turun dari 23,85 juta orang pada Maret 2025. Secara nasional, jumlah rumah tangga miskin mencapai 4,91 juta rumah tangga pada September 2025.
Selanjutnya, tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini ratio menurun 0,012 poin, dari 0,375 pada Maret 2025 menjadi 0,363 pada September 2025. Nilai gini ratio berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin rendah nilainya menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil.
Baca Juga: Jadi Tulang Punggung Perekonomian, Konsumsi RT Hanya Tumbuh 4,89% Sepanjang 2025
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 mencapai 4,74%. Dari total angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang, terdapat 7,35 juta diantaranya yang masih menganggur. Jumlah pengangguran secara absolut turun 0,109 juta orang pada periode Agustus-November 2025.
Lantas dengan data-data perbaikan indikator pembangunan tersebut, apakah sesuai dengan realita di lapangan?
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman menilai, secara angka, memang indikator pembangunan menunjukkan perbaikan seperti kemiskinan turun, ketimpangan menurun, dan pengangguran membaik.
Akan tetapi, Rizal menilai, bila melihat kondisi di lapangan, yang banyak dirasakan masyarakat justru tekanan biaya hidup yang masih tinggi, pendapatan yang tidak stabil, dan rasa tidak aman secara ekonomi.
“Ini menjelaskan mengapa terksean anomali dan ada jarak persepsi antara angka yang membaik dan rasa hidup yang belum ringan,” tutur Rizal kepada Kontan, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga: BPS : Sebanyak 52,75% Penduduk Miskin di Indonesia Berada di Pulau Jawa
Rizal menjelaskan, kondisi ini terjadi karena perbaikan indikator tersebut bersifat tipis dan berada dekat ambang batas. Banyak rumah tangga yang secara statistik sudah tidak miskin, tetapi belum benar-benar sejahtera. Mereka keluar dari kemiskinan bukan karena lonjakan pendapatan, melainkan karena pergeseran garis batas atau bantuan sementara.
Menurutnya, dalam situasi seperti ini, sedikit saja guncangan seperti harga pangan naik, anak masuk sekolah, sakit, maka langsung terasa sangat berat.
“Jadi wajar jika masyarakat merasa kok hidup tetap susah, meskipun data agregat terlihat positif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, artinya, data BPS memang tidak keliru, tetapi juga belum cukup menceritakan kerentanan ekonomi yang sebenarnya. Angka-angka tersebut menangkap posisi saat ini, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan ketahanan rumah tangga ke depan. hal tersebutlah, lanjutnya, yang sering luput terutama keberhasilan pembangunan terlalu cepat dibaca sebagai kondisi yang sudah aman, padahal fondasinya masih rapuh.
Menghadapi kondisi tersebut, ia berharap agar Pemerintah tidak berhenti pada perayaan angka, tetapi menggeser fokus kebijakan . Prioritasnya bukan hanya menurunkan indikator, melainkan memperlebar jarak aman kesejahteraan masyarakat dari garis kemiskinan.
Sejalan dengan itu, ia berharap kebijakan lebih menekankan penciptaan pendapatan yang stabil, pekerjaan yang lebih berkualitas, dan pengendalian biaya hidup yang konsisten.
“Artinya bukan sekadar intervensi sesaat. Jika tidak, angka boleh terus membaik, maka rasa aman ekonomi masyarakat akan tetap tertinggal di belakang angka statistic,” tandasnya.
Baca Juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi 2025 Capai 5,11%, Ditopang Industri Pengolahan
Selanjutnya: Moody’s Pangkas Outlook Kredit Indonesia Jadi Negatif, Ini Dampaknya ke Pasar Saham
Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Jumat 6 Februari 2026, Keadaan Harmonis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
