kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.668.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.858   36,00   0,20%
  • IDX 6.117   -60,45   -0,98%
  • KOMPAS100 795   -13,93   -1,72%
  • LQ45 599   -10,20   -1,67%
  • ISSI 213   0,20   0,09%
  • IDX30 339   -6,02   -1,75%
  • IDXHIDIV20 415   -6,04   -1,43%
  • IDX80 90   -1,62   -1,76%
  • IDXV30 112   -1,00   -0,89%
  • IDXQ30 108   -1,93   -1,75%

BPN Targetkan Seluruh Aset Negara Tersertifikasi 100% pada Tahun 2024


Selasa, 20 Desember 2022 / 06:49 WIB
ILUSTRASI. BPN


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh aset milik negara dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) bisa tersertifikasi seluruhnya pada tahun 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan saat ini ada sebanyak 70 persen aset pemerintah pusat yang telah tersertifikasi.

"2024 target dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan akan kita selesaikan semua aset pemerintah pusat," kata Himawan dalam Media Gathering di Jakarta, Senin (19/12).

Baca Juga: Masih Jadi PR, Kementerian ATR/BPN Sebut Masih Banyak Provinsi Belum Punya RDTR

Himawan melanjutkan, Kementerian ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemeberantas Korupsi (KPK) dan perusahaan BUMN untuk menyelamatkan aset negara dalam bentuk lahan tersertifikasi.

"Yang KPK kita monitor untuk aset pemerintah daerah. Jadi semua aset menjadi prioritas di samping aset masyarakat, wakaf, tanah pemerintah dan tanah masyarakat," tutur Himawan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih banyak BMN yang tidak terurus. untuk itu dia meminta agar ada optimalisasi seluruh BMN.

Dia menjelaskan optimalisasi aset bukan hanya dapat menjaga nilai BMN, tetapi juga dapat memberikan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sri Mulyani bilang, pemerintah perlu mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan aset secara maksimal terutama sesudah terjadinya pandemi Covid-19, dimana banyak sekali kementerian/lembaga yang mengubah pola kerjanya dengan sistem Work From Home (WFH) maupun hiybrid.

Baca Juga: Satgas BLBI Sertifikasi 7 Aset Properti Eks BPPN Jadi Milik Pemerintah

"Sering karena kita anggap ini milik negara terus kita tidak urus. Banyak ada kavling tanah, ada kantor yang letaknya di tempat strategis tapi dia cuma dipakai untuk gudang. Bahkan dia sebetulnya sudah kosong tempatnya tuyul hidup di situ," ungkap Sri Mulyani, Rabu (23/11).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Langganan Business Insight promo optimal
Kontan Academy
Supply Chain End-to-End: From Forecast to Customer Value How to Manage Your Gen Z Salespeople?

[X]
×