Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta pemerintah daerah (Pemda) memantau dan mengawasi perkembangan harga beras. Sebab, Boediono menilai menjaga ketersediaan maupun stabilisasi harga beras tidak bisa sentralistis.
"Saya garis bawahi tidak mungkin dari pusat dikendalikan," imbuh Boediono dalam acara rapat koordinasi nasional tim pengendali inflasi daerah, Kamis (16/3).
Boediono meminta menteri-menteri bidang ekonomi memobilisasi serta memberi tanggung jawab dan kewenangan penuh kepada setiap daerah menjaga ketahanan pangan. Terutama pada daerah yang merupakan pusat produksi padi.
Dengan demikian, Boediono berhatap beras tetap tersedia dengan harga yang stabil. "Saya, Presiden, dan Menteri sudah punya tekad dan saya harap jadi tekad para pemimpin di daerah soal pangan jangan main-main," kata mantan Gubernur Ban Indonesia ini.
Adapun saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan 66 kabupaten/kota yang menjadi dasar untuk menentukan laju inflasi nasional. Cuma, Boediono meminta BPS menambah acuan pengukuran inflasi ini hingga ke pedesaan nantinya sehingga benar-benar mewakili kenyataan yang terjadi di masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menambahkan, dengan adanya otonomi daerah maka pemda bertanggungjawab dalam pengendalian laju inflasi. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar evaluasi setiap tiga bulan terhadap kabupaten/kota yang menjadi acuan penentu inflasi nasional.
Gamawan mengatajan tujuannya untuk mengungkap masalah apa saja yang menghambat daerah dalam mengendalikan inflasi serta menentukan jalan keluarnya. "Dengan demikian daerah peduli dan terlibat dalam pengendalian inflasi," tutur mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
