CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

BNPB sebut kerugian akibat bencana 100 triliun


Jumat, 26 April 2019 / 13:57 WIB
BNPB sebut kerugian akibat bencana 100 triliun

Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -BANDUNG. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan kerugian karena dampak bencana sekitar Rp 100 triliun.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, tren bencana terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data BNPB, pada tahun 2018 terdapat 2.572 kejadian bencana yang mengakibatkan 4.814 korban meninggal dunia dan hilang, dan 21.064 orang luka-luka.


"Serta 10,2 juta orang mengungsi dan kerugian mencapai lebih dari Rp 100 triliun rupiah. Baik kerugian material maupun lainnya," kata Doni saat peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) di Bandung, Jumat (26/4).

Doni mengatakan, untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana perlu peran aktif dari lima pihak terkait. Yakni akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah dan media.

Selain itu, BNPB meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi bencana. Masyarakat juga harus mengurangi potensi atau risiko bencana dengan cara mengurangi sumber masalah yaitu kerusakan lingkungan. "Jika alam rusak maka ekosistem terganggu dan dampak buruk pasti terjadi. Sehebat apapun teknologi buatan manusia tak akan mampu melawan alam," ucap dia.

Sebagaimana diketahui, dalam Rakornas penanggulangan bencana yang dihadiri BPBD seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya latihan kebencanaan. Pada kesempatan yang sama, Jokowi menyampaikan enam instruksi terkait penyelenggaraan bencana.

Pertama, pentingnya menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Kedua, pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan secara masif untuk memprediksi ancaman, mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana serta sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitiannya.

Ketiga, Gubernur akan secara otomatis menjadi Komandan Satgas Darurat pada saat kejadian bencana, serta Pangdam, Kapolda, dan Kepala BPBD wilayah terkait menjadi wakil komandan satgas. Keempat, pembangunan sistem peringatan dini terpadu berdasarkan rekomendasi dari para pakar yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.

Kelima, pelaksanaan edukasi kebencanaan yang harus dimulai tahun ini, terutama di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan kepada pemuka masyarakat melalui pemuka agama. Keenam, agar melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan.




TERBARU

Close [X]
×