Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengucurkan dana awal untuk bencana banjir Sulawesi Selatan sebesar Rp 1 miliar.
Ketua BNPB Doni Monardo mengatakan, dana tersebut dikucurkan untuk empat wilayah yang terdampak paling parah yakni Kabupaten Jeneponto, Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa.
"Masing-masing wilayah sudah kita keluarkan Rp 250 juta untuk keempat wilayah terparah itu," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/1).
Doni bilang dana tersebut digunakan sebagai dana awal operasional dan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan dana yang dikucurkan. "Akan ada lagi dana yang disalurkan tapi tergantung dari penilaian tim yang di sana," tambahnya.
Adapun saat ini dirinya belum bisa melaporkan secara lengkap kepada Presiden terkait bencana ini. Tapi berdasarkan laporan sementara yang ia terima, sudah 20 korban jiwa yang meninggal dunia dan ratusan ribu yang terdampak dari bencana banjir ini.
"Tadi saya laporkan secara umum saja," kata Doni. Meski begitu ia memastikan, tim BNPB sudah ada yang terjun langsung di sana.
"Tadi pagi sudah ada tim yang akan menilai di sana. Siang ini, saya juga akan ke sana, tadi juga saya pamit ke Pak Presiden," jelas Doni.
Selanjutnya, Doni juga memastikan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanggulangan bencana banjir Sulsel. Terutama, untuk wilayah yang kerusakannya berat seperti jalan dan jembatan. Pun mekanismenya, juga masih dalam penilaian tim teknis.
Alat deteksi bencana
Dalam kesempatan yang sama, Doni juga menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan personel TNI untuk menjaga alat pendeteksi dini bencana
"Mengenai pengaman alat pendeteksi dini bencana seperti sensor di berbagai lokasi bencana, perlu ada sistem integrasi untuk pengamanan yang lebih baik," katanya.
Hal itu untuk menghindari kerusakan dari alat itu sendiri akibat masyarakat. "Kadang-kadang yang hilang (diambil masyarakat) itu yang sederhana seperti aki, solar, dan sebagainya tapi ini mengakibatkan barang tidak berfungsi," jelas Doni.
Sehingga, kalau ada bencana alam alat tersebut tidak bekerja dengan baik dan berakibat sangat besar. Pun pengaturannya juga akan bekerjasama dengan lembaga yang bertanggung jawab seperti, BMKG, BIG, BPPT, dan LIPI.
"Semuanya yang secara teknis selalu ditugaskan negara untuk menyiapkan alat ini. Selanjutnya di mana alat ini ditempatkan? Kemudian bagaimana peraturan pengamannya? Oleh TNI kedepan," tutup Doni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
