kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,02   -8,28   -0.91%
  • EMAS1.318.000 0,61%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

BKPM siap kawal perizinan untuk Maluku menjadi lumbung ikan nasional


Sabtu, 06 Februari 2021 / 13:57 WIB
BKPM siap kawal perizinan untuk Maluku menjadi lumbung ikan nasional
ILUSTRASI. Menhub Budi Karya Sumadi (kedua kanan) bersama MKP Sakti Wahyu Trenggono (kedua kiri), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia (kanan) dan Gubernur Maluku Murad Ismail (kiri) di Pelabuhan Tulehu, Maluku, Jumat (5/2/2021).


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono optimistis bahwa nantinya perekonomian di Maluku dapat tumbuh seiring dengan pemanfaatan seluruh potensi ekonomi sektor perikanan dan biota kelautan melalui rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang modern.

“Untuk penyediaan sarana pelabuhan, tentu menjadi tugas dan tanggung jawab Kemenhub, perizinan investasi jadi tugas dan tanggung jawabannya BKPM. Perizinan wilayah tentu di sini ada Bapak Gubernur. Kami mempersiapkan dari aspek ekonominya, di mana ekonominya adalah ikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan biota laut. Mohon dukungan dari rekan-rekan media, agar pembangunan ekonomi Timur ini bisa dilaksanakan,” jelas Trenggono.

Baca Juga: Pemprov Maluku mendapat 406 kapal ikan

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan apresiasinya kepada Presiden dan pemerintah pusat. Saat ini telah dilakukan peninjauan di tiga alternatif lokasi yang akan diputuskan salah satunya dalam waktu dekat.

“Ini kami sambil cek lokasi dan ternyata masih ada 3 alternatif lokasi yang sudah kami lihat semua. Setelah ini kami akan berembuk lagi untuk mencari mana yang terbaik. Sudah ada bayangan, namun kami belum menentukan. Kami juga sudah membentuk tim untuk pelaksanaan, bagaimana untuk pembebasan lahan selanjutnya,” ujar Murad.

Rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Ambon, Maluku ini ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2023 nanti. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci penting dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan tersebut.

Selanjutnya: KKP tangkap kapal berbendera Malaysia berawak warga Myanmar di selat Malaka

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×