Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan mendorong Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) serta kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang berfokus pada sektor perikanan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono melakukan peninjauan langsung ke Maluku pada Jumat pagi (5/2).
Agenda utama para anggota Kabinet Indonesia Maju ini terkait dengan rencana pembangunan kawasan terpadu pelabuhan perikanan yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah.
Baca Juga: Bertemu lima utusan Menteri Susi, gubernur Maluku nyatakan masalah sudah selesai
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk memastikan sinkronisasi persiapan infrastruktur, baik dari pelabuhan perikanan maupun kawasan perindustriannya.
Bahlil menjelaskan pola kerja sama pembangunan pelabuhan baru ini akan melibatkan investasi yang dikelola oleh swasta, dengan kehadiran pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dasar.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, tidak boleh lama-lama, harus action cepat. Ditargetkan pada tahun 2023, pelabuhan dan infrastruktur lainnya, bahkan tenant-tenant untuk industrinya sudah bisa berjalan. Untuk perizinan terkait dengan urusan ini, terutama perizinan pusat, kami dari BKPM akan membantu penuh, sehingga percepatan dapat dilakukan,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers, Jumat (5/2).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan studi secara mendalam yang juga didukung oleh studi Bank Dunia. Di Maluku sudah dipetakan untuk dapat dibangun pelabuhan baru dan harus dikolaborasikan dengan lumbung ikan yang sudah dicanangkan sejak jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Juga: Bupati Maluku Tenggara keluhkan sulitnya mengurus SIPI
“Apa yang kita lakukan adalah memulai proyek ini dengan APBN. Setelah ini baru mengundang swasta. Dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), anggaran dari pemerintah adalah melakukan pembiayaan infrastruktur dasar, sedangkan infrastruktur tambahan akan dibiayai swasta. Amanah kita kepada Maluku, suatu daerah yang indah sekali. Kita mendukung apa yang nanti akan kita bangun di sini. Selamat untuk Maluku,” ujar Budi.
