Reporter: Anna Suci Perwitasari, Herlina KD |
JAKARTA. Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) berencana mempercepat penyelesaian revisi Daftar Negatif Invetsasi (DNI). Percepatan ini dilakukan karena dalam Sidang Kabinet, Presiden sudah menyatakan perizinan akan jadi prioritas kebijakan.
Selain itu, rencana kenaikan BBM yang terus digodok pemerintah menjadi salah satu katalis percepatan revisi DNI. "Tadinya kami lihat rencananya itu (selesai) di triwulan III tapi sekarang kayaknya harus dipercepat," kata Chatib di Jakarta.
Untuk itu, Chatib akan meminta kementerian yang belum memasukkan proposal revisi DNI ini untuk segera menyerahkannya. Revisi DNI yang sudah masuk ke BKPM saat ini sudah hampir dua pertiga dari total kementerian.
BKPM dan Kementerian Koordinator bidang Ekonomi juga baru membentuk tim untuk membahas proposal dari tiap kementerian. Namun tim itu baru akan mulai bergerak setelah semua kementerian mengajukan usulan revisi.
Seperti diketahui, BKPM melakukan revisi terhadap DNI agar lebih terbuka dan lebih ramah terhadap investasi yang masuk. Tapi, masih akan ada sektor yang perlu dilindungi. Salah satunya adalah UKM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
