Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa otoritas keamanan telah memetakan daerah-daerah mana yang berpotensi atau rawan konflik selama proses Pilkada.
Skema pengamanan kata Tjahjo telah dirancang guna menekan konflik tersebut terhindarkan.
"Mengenai potensi konflik, kepolisian dan BIN sudah memetakan mana-mana yang kemungkinan tertunda karena rawan bencana atau kemungkinan ada konflik sebelum proses hari H, setelah penghitungan suara dan penetapan calon," kata Tjahjo Kumolo usai penyerahan SKB terhadap Satgas Netralitas ASN di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).
Sementara mengenai anggaran, lanjut Tjahjo, juga telah rampung untuk menggelar pesta rakyat di 269 daerah itu.
Begitu juga soal landasan hukum netralitas Aparatur Sipil Negara, agar tak dimanfaatkan calon kepala daerah dari incumbent.
Adapun mengenai sistem penanganan sengketa hasil pilkada kata Tjahjo juga telah diberesi oleh Mahkamah Kontitusi.
Termasuk cara penanganan hasil sengketa di daerah yang cuma diikuti calon tunggal
"Persiapan semua mantap, anggaran juga tercukupi. Jadi secara prinsip Kemendagri siap dan di 269 Pilkada bisa serentak. Kalau ini berhasil saya yakin di 2019 Pileg dan Pilpres bisa serentak juga," kata Tjahjo. (Edwin Firdaus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
