/2026/01/06/1858792597.jpg "Biaya Tol Serang-Panimbang Membengkak Rp 1,6 Triliun, Begini Penjelasan BPJT")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83 kilometer (km) tengah menjadi sorotan Komisi V DPR RI. Pasalnya, proyek yang menjadi konektivitas Banten Selatan ini dikabarkan mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai Rp 1,6 triliun.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Profesi, Sonny Sulaksono menjelaskan, penyesuaian anggaran tersebut tidak terlepas dari dinamika teknis di lapangan. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan akibat penggunaan teknologi baru dalam hal penanganan tanah lunak dan longsoran.
"Memang terdapat penyesuaian di lapangan, namun kami sedang melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dan pihak terkait untuk memastikan skema pendanaan pendamping berjalan lancar. Fokus kami adalah memastikan tidak ada mobilisasi yang terhenti agar target operasional tetap terjaga," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (27/1/2026).
Sonny memaparkan, selain faktor geoteknik, dinamika biaya juga kerap dipengaruhi oleh penyesuaian harga material. Saat ini, pihaknya tengah melakukan audit dan review teknis, termasuk review desain, guna memastikan prinsip tata kelola yang baik tetap terjaga.
Baca Juga: Bersiap! Wajib Pajak Bandel Jadi Sasaran Otoritas Pada 2026
Dia bilang, proyek Tol Serang-Panimbang dibangun dengan dua skema. Porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sepanjang 50 km terdiri dari Seksi 1 yang sudah beroperasi dan Seksi 2 yang konstruksinya sudah mencapai 97%.
Sementara itu, porsi pemerintah berada di Seksi 3 sepanjang 33 km. Seksi ini dibagi menjadi dua fase, yakni Fase 1 yang didanai pinjaman Tiongkok (Cexim) dan Fase 2 melalui Pinjaman Dalam Negeri. Hingga saat ini, progres konstruksi kumulatif pada porsi pemerintah telah mencapai sekitar 74%.
Terkait kritik dari parlemen soal perencanaan yang dianggap kurang matang, Sonny memandangnya sebagai bagian dari proses evaluasi dan koordinasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menjaga agar pengerjaan di lapangan tidak terhenti.
"Fokus kami adalah memastikan tidak ada mobilisasi yang terhenti agar target operasional tetap terjaga. Pemerintah terus mengupayakan efisiensi tanpa mengurangi kualitas konstruksi," tambah Sonny.
Sonny juga menyebut, selain pembangunan fisik, proses pembebasan lahan masih terus dilanjutkan. Audit terhadap angka presisi pembengkakan biaya tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai kebutuhan dana tambahan.
Lebih lanjut, Sonny menambahkan, pemerintah berkomitmen penuh menyelesaikan proyek ini demi mendongkrak ekonomi di wilayah Banten Selatan.
"Prioritas kami adalah memastikan dukungan pendanaan, baik melalui APBN maupun skema kerja sama lainnya, tersedia tepat waktu sehingga keberlanjutan proyek ini tetap terjamin bagi masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menyatakan bahwa molornya pembangunan tol ini disebabkan oleh variabel yang kompleks. Salah satu masalah utamanya adalah banyaknya perubahan desain di tengah jalan guna menyesuaikan temuan teknis di lapangan.
"Berarti dalam proses perencanaannya ada proses yang tidak matang," ujarnya dikutip dari siaran Youtube DPR RI, Senin (26/1/2026).
Sofwan menegaskan, akibat perencanaan yang lemah tersebut, timbul pembengkakan biaya-biaya baru. Menurutnya, proyek tol yang akan menghubungkan Serang hingga kawasan Tanjung Lesung tersebut masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp 1,6 triliun agar bisa tuntas sepenuhnya.
"Akibat dari proses perencanaan yang tidak matang ini menimbulkan pembengkakan biaya-biaya baru. Biaya baru ini supaya selesai masih defisit Rp 1,6 triliun," tegasnya.
Sofwan menuturkan, besarnya nilai defisit ini menjadi beban bagi pemerintah, terutama di tengah kondisi fiskal yang sedang mengalami tantangan. Dia pun mempertanyakan sumber pendanaan untuk menutup lubang defisit tersebut.
"Siapa yang harus nanggung Rp 1,6 triliun ini? Situasi kondisi keuangan negara lagi tidak baik-baik saja, Rp 1,6 triliun itu besar dalam situasi saat ini," tegasnya.
Baca Juga: Perkuat Ekosistem Haji, Kemenhaj Dorong Ekspor Beras Ke Arab Saudi
Selanjutnya: Daftar Kode Redeem Honor of Kings (HoK) Terbaru Januari 2026, Siap Klaim Hadiah ini!
Menarik Dibaca: Kesehatan Kerja: 5 Risiko yang Fatal Akibat Duduk Lama di Depan Laptop
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
