Biaya Stabilisasi Rupiah Berpotensi Menekan Surplus BI pada Tahun 2025 dan 2026

Minggu, 25 Januari 2026 / 19:16 WIB

ILUSTRASI. Surplus Bank Indonesia akhir 2025 berpotensi lebih kecil dari proyeksi awal. Pelemahan rupiah dan penarikan SAL jadi pemicu. (Dok/BI)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Surplus Bank Indonesia atau Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) pada akhir 2025 masih berpeluang tetap positif. Namun, besarnya surplus tersebut berpotensi lebih kecil dibandingkan proyeksi awal.

Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai, pelemahan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan nilai rupiah dari aset valuta asing (valas) BI, sehingga memberikan tambahan surplus dari sisi penilaian aset. Meski demikian, di saat yang sama BI juga menanggung biaya kebijakan yang tidak kecil untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengelola likuiditas di sistem keuangan, sehingga surplus bisa tertekan.

“Pelemahan rupiah dapat meningkatkan nilai aset valas BI. Namun, BI juga menanggung biaya kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengelola likuiditas,” ujar Banjaran kepada Kontan, Minggu (25/1/2026).

Selain itu, penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dari BI pada praktiknya menambah likuiditas di perbankan. Untuk menjaga kondisi moneter tetap terkendali, BI umumnya akan menyerap kembali likuiditas tersebut melalui instrumen seperti Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) atau term deposit.

"Akibatnya, beban bunga BI meningkat, sehingga berpotensi menekan surplus pada akhir 2025," ungkap Banjaran.

Untuk tahun 2026, Banjaran memproyeksikan surplus BI akan lebih rendah, sejalan dengan peluang biaya kebijakan yang masih relatif tinggi. Surplus BI dapat semakin tertekan apabila tekanan terhadap rupiah mengharuskan BI melakukan intervensi yang lebih intensif, disertai kebutuhan penyerapan likuiditas yang meningkat.

Instrumen kebijakan yang umumnya digunakan BI mencakup intervensi valas di pasar spot, penggunaan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk menjaga ekspektasi nilai tukar, operasi moneter melalui SRBI dan term deposit, serta pengelolaan likuiditas melalui transaksi berbasis Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun sejumlah faktor risiko yang perlu dicermati ke depan antara lain arah dan volatilitas rupiah, yang di satu sisi dapat meningkatkan nilai penilaian aset, namun di sisi lain juga mendorong kebutuhan stabilisasi.

Selain itu, pergerakan suku bunga global dan domestik turut mempengaruhi pendapatan investasi BI dan besarnya biaya kebijakan.

“Pola kas pemerintah, termasuk penarikan SAL dan realisasi belanja, juga akan menentukan besaran likuiditas yang harus dikelola BI. Di luar itu, arus modal dan sentimen global sangat menentukan tekanan terhadap rupiah dan besarnya biaya stabilisasi,” pungkas Banjaran.